Oleh: Nor Aniyah, S.Pd (Penulis,PemerhatiMasalahSosialdanGenerasi.)
Tagar #KaburAjaDulu belakangan diserukan warganet melalui media sosial, termasuk di X atau Twitter. Tagar itu berkaitan dengan pencarian kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk kabur dari Indonesia. Lewat tagar #KaburAjaDulu warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri (kompas.com).
Dalam trend tagar ini, banyak warganet merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah. Meski terlihat sederhana, menguatnya tagar ini menjadi sinyal kekecewaan masyarakat begitu besar terhadap pemerintah Indonesia (fajar.co.id).
Hal-hal seperti pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan, dan jaminan kualitas hidup dipandang masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, ada tawaran jaminan kesejahteraan dari luar negeri. Munculnya fenomena ini tidak lepas dari pengaruh digitalisasi terutama sosial media yang menggambarkan tentang kehidupan negara lain lebih menjanjikan.
Kualitas pendidikan yang rendah di dalam negeri bertemu dengan banyaknya tawaran beasiswa ke luar negeri di negara-negara maju semakin memberikan peluang untuk “kabur.” Demikian pula sulitnya mencari kerja bertemu dengan banyaknya tawaran kerja di luar negeri, baik pekerja terampil maupun kasar dengan gaji yang lebih tinggi di negara maju juga semakin membenarkan pihak untuk “kabur.”
Kemunculan tagar #KaburAjaDulu ini berkaitan dengan fenomena brain drain yang telah lama terjadi. Brain drain atau human capital flight adalah fenomena ketika orang pintar dan berbakat memilih untuk bekerja di luar negeri. Brain drain sering kali terjadi di negara-negara berkembang. Fenomena brain drain menjadi isu krusial dalam konteks globalisasi atau liberalisasi ekonomi (starbanjar.com).
Pasalnya, arus brain drain yang menguat membuat kesenjangan antara negara maju dan berkembang semakin lebar. Menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kondisi tersebut sejatinya menggambarkan kegagalan kebijakan politik ekonomi dalam negeri dalam menjamin kehidupan sejahtera. Kegagalan ini tidak lepas dari sistem yang digunakan penguasa untuk mengatur negara.
Jika dipikirkan secara mendalam kepemimpinan penguasa saat ini sangat nampak bercorak kapitalis. Mereka membuat hingga melegalkan banyak kebijakan yang pro terhadap para kapital, contohnya pendidikan. Dalam sistem Kapitalisme, pendidikan menjadi sektor yang legal untuk diliberalisasi. Akhirnya, pendidikan menjadi barang yang sah dikomersialkan oleh swasta dan yang bisa mengaksesnya hanya orang-orang yang memiliki harta.
Selanjutnya, masalah lapangan pekerjaan dalam sistem Kapitalisme perusahaan atau industri menjadi pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Mereka tentu saja menggunakan prinsip untung rugi. Karena itu, para pekerja dipandang sebagai faktor produksi yang sewaktu-waktu bisa terkena efesiensi. Akhirnya, para pekerja tidak mendapatkan jaminan gaji layak dan pekerjaan yang tetap. Para pekerja dihantui PHK massal, gaji rendah, dan masalah pekerja lainnya. Alhasil, kesenjangan ekonomi tidak hanya terjadi di dalam negeri namun juga di tingkat dunia, antara negara berkembang dan negara maju.
Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan Islam. Pasalnya, Islam memiliki syariat yang mewajibkan negara membangun kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negara, individu per individu. Kewajiban ini adalah tuntutan hadits Rasulullah SAW: “Imam/Khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”(HR. al-Bukhari).
Imam al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah, juz 10 halaman 61, mengatakan makna “ar-raa’in” dalam hadist ini yakni pemelihara yang dipercaya atas apa yang ada pada dirinya. Ar-ri’ayah adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan. Di antara bentuknya adalah pemeliharaan atas urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka. Daulah Khilafah menjadi pihak yang bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan. Apalagi ada syariat bagi setiap laki-laki baligh wajib mencari nafkah.
Tentu saja kewajiban ini perlu dukungan dari negara dalam bentuk lapangan pekerjaan. Adapun kesempatan bekerja di dalam Daulah Khilafah terbuka sangat luas. Semisal, dari sektor ekonomi riil saja, ada bidang pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Belum lagi pengelolaan sumber daya alam secara syar’i oleh Daulah pasti membutuhkan tenaga ahli dan terampil dalam jumlah yang banyak.
Daulah Khilafah juga menerapkan syariat tanah iqtha’, ihyaul mawat, dan sejenisnya. Adanya jaminan lapangan pekerjaan bagi warga negara Khilafah membuat tidak harus “kabur” ke negara lain hanya demi mendapatkan kesempatan bekerja lebih baik.
Strategi pendidikan Daulah Khilafah juga menjamin warga negara mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas. Pasalnya, pendidikan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan dasar publik yang wajib diberikan oleh negara secara mutlak. Pendidikan harus diberikan secara gratis tanpa mengurangi kualitasnya. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam, di mana pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) berdasarkan Islam.
Mereka juga dicetak menjadi orang-orang berilmu yang memiliki sense al-qhadiyah al-mashiriyah atau peka terhadap problematika utama umat. Sehingga, orang pintar dan berbakat dalam Daulah Khilafah menjadi garda terdepan yang siap membangun negara, dan negara juga peduli dan menjamin kehidupan mereka sebagai warga negara. Demikianlah solusi syar’i atas kemunculan tagar #KaburAjaDulu yang berkaitan dengan fenomena brain drain. Sistem Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan mewujudkan dunia yang adil dan sejahtera.
Sistem sekuler terus melahirkan kemelut demi kemelut tanpa ujung. Dunia generasi, perekonomian, pemerintahan serta semua aspek kehidupan dalam kezaliman. Sementara Islam mewajibkan negara membangun kesejahteraan rakyat, dan mewajibkan negara memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negara individu per indvidu.
Sistem Islam akanmenjadirahmatbagiseluruhalam,danmewujudkanduniayangadildan sejahtera. Aturan-aturan yang diterapkan dalam negara hanya menggunakan aturan Allah SWT. Sebab, hanya aturan Allah yang tepat dan akurat untuk negeri yang bercita-cita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.[]
