BANJARMASIN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kakanwil Kemenkum Kalsel) Nuryanti Widyastuti menginginkan para lurah di Kota Banjarmasin dapat mengikuti Paralegal Justice Award 2025 khususnya bagi mereka yang selama ini berperan sebagai hakim perdamaian di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan para lurah di Banjarmasin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang Paralegal Justice Award, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin baik,” kata Nuryanti saat audiensi dengan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin di Banjarmasin, Selasa.
Nuryanti mengajak wali kota melalui para camat agar merekomendasikan para lurah di jajarannya yang dinilai potensial dan aktif dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui upaya non-litigasi dengan pendekatan perdamaian.
Dia menyebut ajang bergengsi ini merupakan program penghargaan yang diinisiasi oleh Kemenkum RI sebagai bentuk apresiasi terhadap peran kepala desa dan lurah dalam memberikan solusi hukum berbasis kearifan lokal.
Pada kesempatan perdana pertemuan jajaran Kemenkum Kalsel dengan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin usai dilantik Presiden Prabowo itu, dibahas berbagai agenda strategis seperti layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembentukan produk hukum daerah, serta pembinaan dan penyuluhan hukum.
Nuryanti berharap kerja sama antara Kemenkum Kalsel dan Pemko semakin erat demi kepentingan masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin menegaskan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Kemenkum Kalsel.
Dia mengapresiasi upaya Kemenkum Kalsel dalam mendukung pembangunan hukum di Banjarmasin.
“Ke depan, kami menindaklanjuti kerja sama ini, termasuk melalui perpanjangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS),” ungkapnya.
Dengan pertemuan ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal semakin erat, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal. ant
