BANJARMASIN – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi energi sumber daya minimal (ESDM) termasuk bahan bakar minyak (BBM) mempertimbangkan pembentukan tim terkait dugaan BBM Pertamax oplosan.
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pusat jika diperlukan tindakan lanjut di Provinsi Kalsel.
“Kami berkoordinasi dulu dengan tim komisi III terkait hal ini, kami tidak bisa langsung bertindak dalam menyikapi persoalan ini,” ujarnya, Selasa (4/3).
Menurutnya, bagaimana pun juga DPRD bersifat kolektif dan kolegial dalam menindaklanjuti setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat.
“Hingga sejauh ini belum ada arahan dari pusat, masih menunggu instruksi. Kalau memang ada instruksi lanjutan dari pusat, kami akan bergerak bersama anggota komisi III,” ucap Mustaqimah.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan BBM Pertamax, dan kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Selasa (4/3).
Ia menyebutkan, spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Sedangkan untuk treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.
“Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” katanya.
Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Heppy menegaskan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.
“Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusi juga di awasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” pungkasnya. ant
