BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan langkah mitigasi bencana kebakaran di pemukiman padat penduduk, karena seringnya terjadi musibah tersebut.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda di Banjarmasin, Senin, menyatakan kejadian kebakaran di pemukiman padat masih sering terjadi sehingga perlu langkah mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Sebagai pemimpin baru di Kota Seribu Sungai sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta, Ananda menyampaikan, Wali Kota H Muhammad Yamin dan dirinya sebagai wakil harus mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi musibah yang tidak hentinya ini.
Bahkan Ananda pada hari ini mewakili Wali Kota H Muhammad Yamin menyerahkan bantuan sosial bagi korban terdampak kebakaran pemukiman di dua titik, yakni di Jalan Simpang Telawang dan di Jalan Yos Sudarso, Air Mantan.
“Jadi, ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap korban kebakaran dan keluarganya. Bantuan ini berasal dari Dinas Sosial dan Kesra,” ujarnya.
Ananda menyampaikan, komitmen pemerintah dalam mitigasi bencana kebakaran yang kerap terjadi di kawasan padat penduduk, bahkan meminta pendapat dan masukan dari profesor dari Jepang.
Dipaparkan dia, Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi, mencapai 8.000 orang per kilometer persegi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran berulang kali terjadi.
“Kami akan coba mengidentifikasi penyebab utama kebakaran. Apakah karena jaringan listrik yang terlalu terbebani, bentuk bangunan rumah yang mudah terbakar, atau faktor lain,” ujarnya.
Selain fokus pada korban, Ananda juga menyoroti peran relawan dan barisan pemadam kebakaran (BPK) yang selama ini bekerja tanpa lelah.
“Kami sudah berkomitmen kepada semua relawan Damkar bahwa mereka akan mendapatkan perhatian seluas-luasnya. Kami tahu mereka bekerja murni karena dedikasi, bukan karena insentif. Oleh karena itu, kami ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan dari Pemkot Banjarmasin,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Banjarmasin berencana mendata relawan Damkar secara resmi dan menetapkan standar kelayakan bagi para petugas.
“Tidak sembarang orang bisa menjadi relawan BPK. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi sopir mobil pemadam, dia harus memiliki SIM dan kemampuan menyetir yang baik. Mobil yang digunakan pun harus memenuhi standar keamanan,” kata Ananda.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemadam kebakaran yang lebih efektif dan terorganisir, sehingga mampu mengurangi risiko dan dampak kebakaran di masa mendatang.
Warga pun berharap dengan program itu kejadian serupa dapat diminimalisir dan kebakaran tidak lagi menghantui permukiman padat penduduk di Banjarmasin. ant
