JAKARTA – Kabar mengenai penghapusan Tunjangan Hari Rya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat di media sosial. Sejumlah warganet di platform X mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kemungkinan kebijakan ini.
“Tiba-tiba perasaan nggak enak mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14,” tulis akun @abdimuda_id.
“Anggaran dipotong, THR sama gaji 13 isunya ditiadakan, tukin cuma dibayar sampe september. Perasaan dari dulu PNS tuh pekerjaan yang stabil, kenapa sekarang jadi terancam begini,” tulis akun @hcjwoony.
Netizen lainnya,@eD*ulf**ar, juga mengaku mendengar kabar gaji ke-13 dan 14 PNS bakal dihapus. Ia khawatir ASN bakal menahan belanja imbas gaji-13 dan THR mereka dihapuskan.
“Keluarnya rumor yang katanya gaji 13 dan 14 enggak bakal dibayar aja bikin geger PNS hingga banyak yang ikut mengurangi spending buat jaga-jaga biaya Ramadhan dan Lebaran besok,” katanya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informai (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengaku belum mendapatkan informasi soal penghapusan gaji ke-13 dan 14 PNS saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal isu gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS bakal dihapus.
Ia mengatakan pemerintah telah memiliki persiapan terkait gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia enggan memeberkan persiapan yang dimaksud. “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan urusan gaji PNS merupakan ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Tanyakan Bu Menteri Keuangan,” katanya.
Presiden Prabowo memang melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Sri Mulyani memberi tenggat waktu pelaporan efisiensi kepadanya paling lambat 14 Februari 2025, setelah dibahas dan disetujui DPR RI.
Sri Mulyani mengakui Prabowo harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antarana adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG. rep/mb06
