BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini meminta pemerintah kota setempat untuk konsisten merealisasikan program pokok pikiran (Pokir) legislatif yang dihimpun dari aspirasi masyarakat.
Menurut dia di Banjarmasin, Senin, banyak program Pokir legislatif yang dihasilkan dari turun langsung menjemput aspirasi masyarakat belum terealisasi, bahkan sejak 2023.
“Dari 2023 sampai 2024 total Rp100 miliar lebih yang belum terealisasi program Pokir legislatif,” ujarnya.
Menurut perhitungan Isnaini, Pemko Banjarmasin baru merealisasikan program Pokir legislatif sekitar Rp60 miliar.
“Karena selama dua tahun itu Pemko melakukan refocusing APBD, makanya banyak Pokir yang tak bisa dikerjakan,” ujarnya.
Untuk itu, Isnaini berharap “PR” Pokir legislatif ini dapat dikerjakan pada tahun depan atau 2025.
“Kalau ditambah dengan usulan dari konstituen anggota dewan yang baru, tambah banyak lagi jumlahnya,” katanya.
Pokir legislatif yang diakomodir tersebut nilainya Rp1 miliar per anggota dewan. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sosial maupun ekonomi. Tergantung kebutuhan masyarakat.
“Kita pilah dan pilih mana yang urgen. Pokir saya yang sudah terealisasi salah satunya di Jalan Malkon Temon dan Gang Adil,” katanya.
Isniani menerangkan, pokir adalah usulan masyarakat yang masuk ke dewan, tetapi tidak tersampaikan dalam Musrenbang.
“Kita tidak ingin masyarakat berpikiran dewan hanya menebar janji, karena usulan mereka belum terealisasi hingga sekarang, Ketika turun menemui masyarakat menjaring aspirasi baru, sementara aspirasi lama saja belum terealisasi,” pungkasnya. ant
