Respons Bank Himbara Soal Pnghapusan Utang UMKM

JAKARTA – PT Bank Ta­bu­ng­an Negara Persero Tbk (BTN) menyampaikan du­ku­ng­an atas kebijakan pemerintah me­ngenai penghapusan piutang ma­cet UMKM. Dukungan itu di­sampaikan oleh Corporate Sec­retary PT BTN Ramon Armando.

“BTN menyambut baik dan men­du­kung langkah pemerintah ya­ng telah menerbitkan Pe­ra­tur­an emerintah (PP) Nomor 47 Ta­hun 2024 tanggal 5 No­vem­ber 2024 tentang penghapusan piu­tang macet kepada usaha mik­ro, kecil, dan menengah da­lam bidang pertanian perkebunan pe­ternakan perikanan dan ke­la­ut­an, serta UMKM lainnya,” kata Ramon dalam ke­te­ra­ng­an­nya.

Berita Lainnya

BTN Tumbuh Positif di Kalsel

24 April 2026

Harga Emas Antam Kembali Merosot

23 April 2026

Ramon menuturkan, BTN me­nilai terbitnya PP Nomor 47 Ta­hun 2024 tersebut akan dapat mem­bantu memberi kesempatan ke­pada UMKM untuk me­num­buh­kan usahanya kembali me­la­lui fasilitas pembiayaan bank. “PP dimaksud juga telah me­ng­atur syarat dan ketentuan, antara la­in syarat dan ketentuan untuk me­mitigasi moral hazard,” lan­jutnya.

Lebih lanjut, Ramon men­ye­but BTN sat ini sedang mem­pe­lajari dan mengkaji PP tersebut un­tuk bisa dilaksanakan sesuai de­ngan peraturan yang berlaku ter­kait prosedur dan tata cara ser­ta mekanisme penghapusan piu­tang macet UMKM.

Sementara itu, PT Bank Ne­gara Indonesia Tbk (BNI) me­ng­aku mendukung langkah pe­merintah tersebut dan me­nu­ng­gu arahan lebih lanjut. “Kami me­ngapresiasi lankah pemerintah da­lam memberikan dukungan ke­pada sektor UMKM, khu­sus­nya pada bidang pertanian, ke­la­utan, dan sektor-sektor lainnya y­a­ng telah memberikan kon­tri­bu­si besar bagi ketahanan pa­ng­an dan perekonomian na­si­o­nal,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo.

Okki mengatakan, sebagai sa­lah satu badan usaha milik negara (BUMN), BNI ber­ko­mit­men untuk mendukung upaya pemerintah dalam me­m­a­ju­kan sektor UMKM. Ia men­ye­bu, pihaknya terus bekerja sa­ma dengan pemangku kep­en­ti­ng­an terkait, untuk memastikan pen­yaluran kredit kepada umkm da­pat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

Okki menkankan bahwa pi­hak­nya berharap kebijakan ter­se­but dapat memberikan manfaat po­sitif bagi keberlangsungan usa­ha pelaku UMKM di In­do­ne­sia. Khususnya yang berada pa­­da sektor-sektor yang men­du­kung ketahanan pangan dan eko­no­mi nasional. rep/mb06