DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali bertujuan untuk mempelajari implementasi dan kebijakan terkait Peraturan Kepala Daerah tentang tarif layanan pelatihan.
Dalam kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel mengkaji peraturan yang mengatur tarif untuk layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pegawai di Kalimantan Selatan, Selasa (5/11).
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dan perwakilan BKPSDM Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Habib Hamid Bahasyim, Wakil Ketua Komisi I ini diterima oleh Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Provinsi Bali, Gde Hendra Pranata, SSTP, MSi.
Provinsi Bali dipilih karena memiliki kebijakan yang dinilai inovatif dalam hal pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengelolaan anggaran dan penentuan tarif pelatihan yang terstruktur.
Dalam kunjungan ini, anggota Komisi I dapat memperoleh informasi dan pandangan dari BKPSDM Bali mengenai bagaimana peraturan tarif layanan pelatihan tersebut diterapkan, dampaknya terhadap efektivitas pelatihan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
“Tidak salah sama sekali kita jika kunjungan ke Bali terkait dengan urusan atau studi yang melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terutama jika kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, berdiskusi atau meninjau praktik kerja yang dapat diterapkan di daerah sendiri,” katanya.
Banyak instansi dan perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai tempat, termasuk Bali untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman atau mendapatkan perspektif baru yang relevan dengan bidangnya, jelas Ilham Noor, ST, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
Dengan kunjungan kerja ini diharapkan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dapat memperoleh wawasan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalimantan Selatan sehingga tarif layanan pelatihan bisa lebih efektif, transparan dan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah.
Ilham mengatakan dari Komisi I ingin menggali lebih dalam bagaimana BKPSDM di Bali ini melaksanakan kompentensi pelatihan dan sebagainya sehingga mereka bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerahnya.
“Ternyata mereka juga bekerjasama dengan kabupaten tetangga sehingga bisa lebih maksimal menyerap apa yang bisa melaksanakan dan itu akan menjadi contoh buat di Kalsel,” ujar Habib Hamid Bahasyim menjelaskan maksud dari kunjungan kerja ke BPKSDM Bali ini.
Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Provinsi Bali, Gde Hendra Pranata, SSTP, MSi menyambut dengan positif kedatangan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel ini.
Pada prinsipnya kita bersama-sama berdiskusi untuk memajukan daerah masing masing yang utamanya adalah dalam hal pengelolaan tata kelola Bada Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diterapkan di UPTD PKSDM BKPSDM Bali.
“Dimana mampu secara mandiri tidak membebani anggaran ataupun APBD di daerah masing masing dan tentu dengan pola pelaksanaan BLUD yang baik akan diterapkan oleh PKSDM Kalsel akan meningkatkan PAD (pendapatan Asli Daerah) Provinsi Kalsel,” ujar Gde Hendra Pranata.
Secara keseluruhan, BULD bertujuan untuk layanan publik yang responsif, efesien dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. rds/ani
