BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar memastikan roda pemerintahan di lingkungan pemprov tetap berjalan normal pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK belum lama ini.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri penanaman pohon produktif bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di lahan Kelompok Tani Hutan (KTH) Berkat Sulasih, Desa Sei Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Senin (14/10).
Pernyataan tersebut disampaikan sekdaprov untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait stabilitas pemerintahan daerah usai OTT KPK di Kalsel.
Roy menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalsel akan tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Kita meminta setiap instansi pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalsel tetap menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa ada hambatan, meski terdapat perkembangan hukum terkait pimpinan daerah,” katanya.
Menurutnya, proses hukum yang tengah dihadapi Gubernur Kalsel merupakan hal yang harus di hormati. Namun, hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
“Kami akan memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel tetap berjalan, dan semua proyek serta program pembangunan dilaksanakan seperti biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pemerintahan di lingkup Pemprov Kalsel diyakini memiliki sistem yang solid, sehingga roda pemerintahan dapat terus berjalan meskipun ada dinamika di tingkat pimpinan.
Sementara, lanjut dia, tindak lanjut tiga proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel yang bermasalah akan dikoordinasikan dengan pihak KPK, dan Pemprov Kalsel tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan tiga proyek tersebut. ani
