BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengapresiasi program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang membentuk Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi.
Apresiasi ini disampaikan Paman Birin dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso pada sosialisasi program KPK tersebut, Senin (26/8) siang, di Gedung KH Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
“Saya berharap dengan sosialisasi ini dapat terbentuk kebulatan tekad, kesadaran dan kemauan yang kuat agar pencegahan korupsi bisa kita lakukan secara masif di berbagai lingkungan,” kata Paman Birin.
Lebih lanjut, Paman Birin menyampaikan bahwa saat ini siapa pun tidak luput dari peluang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menanamkan sikap anti korupsi baik dalam diri maupun kelembagaan.
“Penanaman sikap anti korupsi menjadi penting baik dalam diri maupun kelembagaan, karena siapapun tidak lepas dari peluang untuk melakukan tindak korupsi,” katanya.
Korupsi sebagai ‘benalu’ yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat, Paman Birin menekankan penanaman nilai-nilai dalam pencegahan anti korupsi.
“Dalam upaya pencegahan korupsi kita perlu menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kehidupan kita,” ujar Paman Birin.
Tim dari KPK RI dipimpin Plh Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Friesmount Wongso, akan melakukan observasi ketiga kabupaten yang ada di Kalsel yang merupakan kandidat Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi.
Friesmount dan tim akan mengunjungi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala (Batola), yang telah diajukan sebagai kawasan percontohan oleh Pemprov Kalsel.
“Kami akan melihat kondisi kelayakan dan kesiapan Pemkab/Pemko tersebut untuk menjadi percontohan. Apabila dinilai siap akan dilaksanakan bimbingan teknis di awal tahun 2025,” ujarnya.
Usai diobservasi dengan indikator penilaian penanaman enam komponen dan 19 indikator akan dipilih Kota/Kabupaten yang layak dinobatkan sebagai wilayah Anti Korupsi. “Kita pilih yang layak dan terbaik,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD beserta jajaran Forkopimda Kalsel atau yang mewakili, Bupati/Walikota se-Kalsel secara daring, sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel. adp/ani
