BANJARMASIN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan H Ahmad Solhan menyatakan, pihaknya terus mengupayakan peningkatan pengawasan jasa konstruksi di Banua.
“Kita terus berusaha meningkatkan pengawasan terhadap jasa konstruksi di Banua, salah satunya inovasi terkait peningkatan pengawasan itu dengan di luncurkannya aplikasi Simak,” ujarnya, Kamis (15/8).
Hal itu disampaikannya pada pembukaan rapat koordinasi (rakor) pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, sekaligus launching Aplikasi Simak pengawasan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Kalsel.
Rakor tersebut antara lain menghadirkan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR) Nicodemus Daud dan Kabid Bina Konstruksi pada Dinas PUPR Kalsel HM Mustajab.
Menurut Solhan, melalui pengawasan yang maksimal diharapkan akan mampu melahirkan jasa konstruksi yang semakin berkualitas di Banua ini.
“Saya berharap melalui rakor ini akan bisa menyamakan persepsi dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pengawasan jasa konstruksi,” katanya.
Menyinggung aplikasi Simak, ia berharap inovasi terkait pengawasan jasa konstruksi di Kalsel tersebut akan memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi penyedia jasa konstruksi dan asosiasi yang ada di Kalsel.
“Lahirnya inovasi berupa aplikasi Simak itu salah satu ikhtiar dalam upaya meningkatkan pengawasan jasa konstruksi di Kalsel,” katanya.
Sementara, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud mengungkapkan, rakor ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap jasa konstruksi.
Ia juga berharap melalui rakor tersebut nantinya pengawasan jasa konstruksi di Kalsel semakin terbit sesuai dengan kewenangan dan jenjang yang ada.
“Kita akui pengawasan jasa konstruksi saat ini belum maksimal, salah satu penyebabnya keterbatasan sumber daya yang melakukan pengawasan jasa konstruksi itu sendiri,” ucapnya.
Karena itu, lanjut dia, untuk melakukan pengawasan jasa konstruksi yang maksimal, dibutuhkan tenaga jabatan fungsional (japung) pengawas jasa konstruksi.
Rakor tersebut di hadari ratusan peserta yang berasal dari dinas PUPR kabupaten/kota se-Kalsel, SKPD provinsi yang menangani jasa konstruksi dan penyedia, serta asosiasi jasa konstruksi di Kalsel. ani
