PELAIHARI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan 2024, sekaligus launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).
Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Aurora Hotel Aeris Banjarbaru, selama dua hari, Minggu (4/8) dan Senin (5/8) dibuka Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Muhklis dan diikuti peserta dari berbagai komunitas dan organisasi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Zainal Abidin mengatakan ada beberapa titik kerawanan pada pengawasan pemilu tahun 2024.
“Penindakan pelanggaran bukan hanya menjaga marwah Bawaslu, tetapi juga mengelola mandat penindakan pelanggaran pidana bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” jelasnya.
Selanjutnya kegiatan diteruskan penandatanganan MoU Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengawasan Partisipatif bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Intelejen Negara.
Selain itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Ketua GMPP, Ketua HMI, Ketua PMII, Ketua PMII, Ketua KNPI, Ketua HPPMTL, Ketua IMM, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua GP Anshor, Ketua Muslimat NU, Ketua Fatayat NU, Ketua APDESI, Ketua BPDSI, Ketua PPDI dan PWI Kabupaten Tanah Laut.
Sosialisasi itu memberikan informasi terkait kelembagaan maupun pendidikan politik Pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Kegiatan itu sekaligus Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan MoU Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dan Organisasi melakukan tanda tangan dengan organisasi pers, OKP dan Ormas serta organisasi kemahasiswaan. ris/ani
