JAKARTA – Beras merupakan komponen pangan yang paling mempengaruhi garis kemiskinan. Dalam Catatan BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36%. Oleh karena itu, kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan.
Menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan Pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran ini dilakukan mulai 1 Agustus 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan Bantuan Pangan atau sering disebut bansos beras yang diterima oleh kelompok masyarakat rentan, mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 Kg per 2 bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini.
“Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah”. kata dia dalam keterangan tertulis.
Bantuan Pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yang daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima. Saat ini terdapat 9 provinsi di mana data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau. Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan Bantuan Pangan dalam satu dua hari kedepan.
Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia mengatakan, ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras. Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukm supply demand.
Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya,” kata dia.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) Bustanul Arifin mengatakan, ketika bantuan pangan tiba tepatwaktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi.
“Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik,” ujar Bustanul.
Mengacu data Mandiri Spending Index (MSI), pada kalangan ekonomi kelas menengah pun, pengeluaran buat bahan makanan naik drastis dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Hal ini tentunya menurunkan daya beli masyarakat pada hal lainnya, mempengaruhi inflasi serta pada akhirnya, dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. lp6/mb06
