
RANTAU,- Ketua PABPDSI Provinsi Kalsel Abdullah AMD melantik secara resmi pengurus daerah persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh Indonesia (PABPDSI) kabupaten Tapin pada acara Pelantikan dan pengukuhan, bertempat di Gedung Galuh Bastari, Senin (15/07).
Acara dihadiri Asmintum H Fiqri Irmawan SSTP, Kepala Dinas PMD Drs Rahmadi, Sekretaris Kesbangpol H Saidi, Ketua Pengda PABPDSI se Kalsel, perwakilan Forkopimda Ketua APDESI Tapin dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutan PJ Bupati Tapin M Syarifuddin MPd yang dibacakan asisten administrasi umum H Fiqri Irmawan menyampaikan, ucapan selamat atas dilantiknya pengurus daerah persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh Indonesia (PABPDSI) kabupaten Tapin.
Semoga mereka yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam mengoptimalkan fungsi dan peran BPD pada pemerintah desa. Untuk itu mari kita kuatkan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam membangun organisasi ini. Agar keberadaannya juga bisa dirasakan langsung dirasakan manfaatnya, baik bagi para anggota, pemerintahan desa dan masyarakat luas.”Dan mari kita bangun pemerintahan desa yang berintegritas,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu H Fiqri Irmawan mengimbau, kepada seluruh anggota BPD se kabupaten Tapin agar dapat memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada pengurus PABPDSI yang telah dilantik dengan bekerja sebaik – baiknya, sehingga program – program desa yang dilaksanakan dapat terwujud.
Kita juga berharap BPD kabupaten Tapin yang dipimpin oleh PABPDSI, akan membentuk BPD – BPD yang lebih solid serta dapat mendukung seluruh program maupun kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Tapin sebagai pusat agropolitan yang maju, berkelanjutan, agamis dan sejahtera serta Tapin maju dan juara.
Dalam mempercepat kemajuan desa, tentu keberadaan BPD sebagai unsur penyelenggaraan desa memiliki potensi yang sangat strategis. Maka dengan itu seluruh anggota BPD, harus terus meningkat kompetensi serta harus meningkatkan profesionalisme dan saling bekerjasama dengan unsur pemerintahan desa.
Untuk mari perkuat koordinasi, guna menghindari konflik yang disebabkan adanya arogansi antar anggota BPD atau adanya arogansi dari unsur pemerintah desa. “Kita optimis usaha dari bapak dan ibu semuanya untuk mewujudkan desa mandiri dan berintegritas akan dapat terwujud,” tandasnya.{[her/mb03]}

