MARTAPURA – Petugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Selatan bersama Unit Dikyasa Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel dan PT. Jasa Raharja Kalsel memeriksa dan mengawasi (rampcheck) angkutan bus pariwisata di wisata religi Kubah Datu Kelampayan dan Kubah Guru Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar.
Kepala Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan BPTD Kalsel Marvian Dwi Surya Putra dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pemeriksaan itu untuk mencegah terjadi kecelakaan pada angkutan pariwisata.
“Monitoring rutin ke tempat objek wisata religi untuk menghindari insiden kecelakaan dan memastikan angkutan keadaan aman dan layak jalan terlebih untuk peziarah dari berbagai daerah Kalsel,” kata Marvian.
Marvian menerangkan petugas memeriksa dari sembilan unit bus terdapat tiga unit tidak memenuhi kelayakan jalan atau tidak lulus uji.
“Indikator pengecekan yang tidak lulus uji karena KIR-nya mati atau tidak membawa buku KIR,” tutur Marvian.
Terkait temuan pelanggaran itu, petugas di lapangan hanya memberikan teguran dan peringatan, serta memberikan arahan terkait keselamatan angkutan pariwisata sebagai tindakan sementara.
Menurut Marvian, jenis pelanggaran yang sering ditemukan pada giat rampcheck biasa berupa Kartu Pengawasan (KP) tidak berlaku, tidak ada KP dan masa berlaku uji berkala habis.
Marvian menjelaskan pengecekan kelaikan teknis kendaraan pada angkutan pariwisata dilakukan penguji kendaraan bermotor yang meliputi pengecekan komponen teknis utama dan teknis penunjang.
Petugas menguji penerangan lampu kendaraan, kondisi badan kendaraan, wiper, ban, dan perlengkapan keselamatan, seperti alat pemecah kaca, kotak P3K sabuk keselamatan dan kesesuaian kapasitas tempat duduk.
BPTD Kelas II Kalsel mengimbau wisatawan atau masyarakat pengguna angkutan massal agar melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap armada bus dengan menggunakan aplikasi Mitra Darat.
Para pengemudi juga diminta agar selalu mempersiapkan kendaraan dengan optimal, memenuhi kelaikan teknis dan administrasi sesuai aturan yang berlaku. ant
