JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap dukungan nyata dari Pemerintah Pusat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045.
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diharapkan bisa menyalurkan anggaran yang besar untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalsel.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah kepada Direktur Pengembangan Regional II Bappenas Mohammad Roudo, di Ruang Rapat Sumatera, Menara Bappenas Jakarta, Jumat (12/7).
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat ini menerangkan ada dua hal yang di dapatkan dari pertemuan tersebut, yakni terkait sinkronisasi RPJPD Kalsel 2025-2045 dan RPJPN (Nasional) 2025-2045, dan terkait penetapan Kalsel sebagai gerbang logistik Ibukota Negara (IKN).
“Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, dan benar-benar menjadi PR (pekerjaan rumah) besar untuk Indonesia Emas Tahun 2045,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya Kalsel sebagai gerbang logistik, H Abidinsyah berharap alur konektivitas di Kalsel khususnya dan Kalimantan pada umumnya juga menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Pusat.
“Kami berharap karena ini program nasional, mudah-mudahan ada komitmen pusat atau bappenas. Semoga penyaluran juga bisa lebih besar,” harap Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel ini.
Sementara, Direktur Pengembangan Regional II Bappenas Mohammad Roudo menyambut baik kedatangan rombongan Pansus III DPRD Kalsel.
Menurutnya, selama ini pihaknya intens berhubungan dengan Pemprov Kalsel untuk membahas dari sisi teknokratik dan strukturnya, namun kali ini bertemu pansus untuk mendapatkan sudut pandang lain.
“Kami percaya bahwa pemerintah daerah harus di bangun oleh pemprov dan DPRD bersama. Jadi, masukan-masukan dari DPRD ini tentu menjadi catatan juga bagi kami”, katanya.
Mengingat waktu yang semakin dekat, lanjut dia, yaitu minggu kedua bulan Agustus 2024 sudah harus ditetapkan seiring selesainya finalisasi RPJPN, sehingga mereka memiliki visi bernegara secara nasional yang diterjemahkan daerah, tapi juga sinkron antara yang mau dilakukan Kalsel dengan yang sudah ditentukan nasional.
“Tentu dukungan dan fasilitasi ini akan terus kita dorong bersama-sama. Karena ini tidak mungkin hanya dari Kalsel saja, dari nasional saja, bahkan kita akan coba nanti dari non-pemerintah, non-pembiayaan dari APBN, APBD, untuk bisa menyupport dukungan dalam RPJPD yang nanti akan diterjemahkan,” pungkasnya. rds
