Mata Banua Online
Sabtu, April 11, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Hasil Survei Anjlok, Johan Budi Cecar KPK di DPR

by Mata Banua
1 Juli 2024
in Headlines
0

 

Anggota Komisi III DPR, Johan Budi

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Johan Budi mencecar para pimpinan KPK soal tingkat kepuasan terhadap lembaga itu turun dalam survei yang dirilis Litbang Kompas 21 Juni lalu.

Berita Lainnya

Perubahan Ongkos Tidak Dibebankan pada Jemaah Haji

Perubahan Ongkos Tidak Dibebankan pada Jemaah Haji

9 April 2026
Praperadilan Kajari dan Kasi Intel HSU Tak Diterima

Praperadilan Kajari dan Kasi Intel HSU Tak Diterima

9 April 2026

Johan Budi heran sebab tingkat kepuasan publik kepada KPK justru jauh di bawah Polri, Kejaksaan, atau bahkan DPR.

“Terakhir ada survei yang dilakukan oleh media yang tempatkan KPK ke delapan, jauh di bawah Polri, Kejaksaan bahkan DPR lebih baik dibanding KPK. Ini survei ya, tentu persepsi. Ini yang ada di persepsi publik,” kata Johan Budi dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senin (1/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menurut Johan, rapat tersebut menjadi waktu yang tepat jelang purna tugas para pimpinan KPK dan akhir periode DPR.

“Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK,” kata Johan Budi, yang juga mantan Jubir KPK tersebut.

Sementara, Wakil Ketua KPK Alex Marwara blak-blakan soal sejumlah permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk hubungan KPK dengan Polri dan Kejaksaan.

Dalam UU KPK lama maupun baru, kata Alex, antara ketiganya memang diatur soal supervisi dan koordinasi. Namun, dia mengakui supervisi dan koordinasi itu tidak berjalan baik karena egosektoral lembaga.

“Egosektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi, sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian,” katanya.

Alex sendiri mengaku gagal selama delapan tahun berada di KPK. Dia juga menyoroti masalah loyalitas penyelidik dan penyidik yang dinilai bias.

“Sulitnya menjadi pimpinan KPK, karena apa, itu tadi, saya nggak tahu penyelidik, penyidik, pegawai KPK itu loyal ke siapa,” kata Alex.web

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper