JAKARTA – Pihak Plt Ketua Umum PPP Mardiono buka suara mengenai surat berisikan desakan segera menggelar muktamar yang ditandatangani empat ketua majelis partai. Imam Priyono selaku juru bicara menyatakan semua pihak sudah setuju muktamar berlangsung pada 2025.
Ia menjelaskan kesepakatan PPP soal Muktamar itu diambil dalam Rapimnas IX PPP yang digelar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada 6 Juni.
Dalam forum, tiga dari empat pimpinan majelis disebut menarik desakan agar PPP segera menggelar Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Romahurmuziy alias Romy satu-satunya yang tidak hadir karena berada di luar negeri.
“Ada poin inti dari Rapimnas tersebut di antaranya yang paling penting dan bisa menjawab pertanyaan dari publik adalah semua bersepakat yang ada di ruangan itu,” kata Imam di Program CNN Indonesia News Room, Senin (17/6) petang.
“Seluruh ketua DPW, pemegang hak suara, dan para majelis, bahwa muktamar akan diselenggarakan insyaallah pada 2025, dan itu hasil mufakat semuanya,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan setelah ramai pemberitaan empat Ketua Majelis PPP meminta Plt Ketua Umum Mardiono segera menggelar muktamar partai sebagai forum evaluasi perolehan suara PPP turun pada Pemilu 2024.
Permintaan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuzy, dan Ketua Majelis Syari’ah PPP Mustofa Aqil Siradj yang ditujukkan kepada Mardiono pada 1 Mei 2024.
“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima,” dikutip dari surat tersebut, Senin (17/6).
Namun, Imam Priyono kini menyatakan polemik soal desakan itu sudah selesai karena telah mencapai kesepakatan dalam Rapimnas awal Juni. Ia menyebut PPP saat ini hanya ingin fokus menghadapi Pilkada yang akan digelar November 2024.
“Cara sukses paling sederhana adalah solid. Bayangkan kalau menatap Pilkada serentak kami ada dualisme kepemimpinan, partai tidak solid dan seterusnya, ini tidak menguntungkan PPP sama sekali,” katanya.
Terpisah, Ketua Majelis Pakar PPP Prijono Tjiptohrijanto membenarkan para pimpinan majelis telah menarik usulan agar muktamar evaluasi Mardiono dibatalkan.
“Kayaknya begitu keputusan Rapimnas. Saya hanya hadir saat pembukaan saja. Jadi tidak mengikuti seluruh pembahasan. Mohon maaf,” kata Prijono saat dihubungi.
Kubu Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono juga mengklaim telah menyampaikan permintaan maaf soal usai gagal membawa Partai Ka’bah lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Melalui Juru Bicara Mardiono, Imam Priyono menuturkan permintaan maaf itu disampaikan dalam momen Rakernas PPP 6 Juni lalu di Kota Tangerang.
“Jadi kalau permintaan maaf, pada dasarnya di momen tersebut Pak Mardiono juga menyampaikan ya. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang namanya juga manusia,” kata Imam.
Dia memahami desakan permintaan maaf tersebut mengacu pada surat yang diteken empat pimpinan Majelis PPP pada 1 Mei lalu. Namun, dia mengklaim kondisi internal partai saat ini jauh lebih kondusif pasca Rakernas 6 Juni.
Menurut Imam, kedua pihak, baik para pimpinan Majelis maupun Mardiono sama-sama memahami bahwa Pileg 2024 bukan pertarungan mudah. Dia juga mengklaim Mardiono telah mendapat dukungan semua Ketua DPW PPP di seluruh Indonesia.
“Dan para ketua DPW secara jernih melihat memang kepemimpinan Pak Mardiono sebenarnya cukup bisa menjaga suara PPP tetapi memang belum mencapai yang diharapkan yaitu PT 4 persen,” katanya.
Imam tak sependapat jika menganggap Mardiono gagal selama memimpin PPP. Dia mengatakan PPP sejak reformasi memang terus mencatat penurunan suara.
PPP, kata dia, hanya sekali mengalami kenaikan suara di era kepemimpinan periode kedua Surya Dharma Ali. Sisanya, PPP terus mengalami penurunan secara tajam di setiap kali Pemilu.
Imam bilang Mardiono bahkan tak bisa disebut lebih buruk. Sebab, tren penurunan itu masih lebih rendah dibanding sebelumnya.
“Justru di masa Pak Mardiono tingkat penurunan yang paling rendah. Hanya kurang lebih 400 ribu suara saja apabila dibandingkan dengan periodisasi sebelumnya. Sehingga sebenarnya catatan penting dari kepemimpinan pak Mardiono adalah mampu menahan laju penurunan yang selama ini dialami PPP,” kata Imam. web
