JAKARTA – Pemerintah mengkaji penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) setelah ramai mendapat penolakan baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera.
Berita Lainnya
“Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis.
Basuki menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap. “Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya.
Basuki juga mengaku menyesali kemarahan yang terjadi atas rencana pelaksanaan program Tapera.
Seperti diketahui, rencana pemerintah memberlakukan Tapera menimbulkan gelombang protes dari kalangan masyarakat.
“Dengan kemarahan ini [terhadap program Tapera] saya pikir saya menyesal betul,” ucap Basuki.
Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut bahwa pihaknya tetap menekankan pemerintah seharusnya tak hanya menunda, melainkan mencabut regulasi PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
“Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera,” kata Said.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea juga mengatakan hal senada. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali implementasi Tapera.
Andi Gani juga menyoroti sikap Basuki yang dinilai masih terkesan ragu-ragu dan tidak tegas dengan rencana implementasi Tapera.
“Saya sendiri melihat Menteri PUPR Basuki yang sebagai Ketua Komite Tapera ragu-ragu karena gelombang penolakan yang sangat besar,” jelasnya.
Kendati demikian, Andi Gani tidak secara gamblang meminta pemerintah untuk membatalkan implementasi Tapera. Hanya saja, dia menilai akan jauh lebih baik bila program tersebut tidak diwajibkan.
Pasalnya, saat ini pekerja dan pengusaha sama-sama telah menanggung beban iuran berbagai program yang dinilai telah cukup besar nominalnya. “Menolak Tapera jika diwajibkan karena sangat memberatkan Buruh yang Sudah sangat berat dengan kondisi Upah Minimum yang sangat kecil kenaikannya,” pungkasnya. bisn/mb06
