BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti masalah “stunting” atau ketergangguan tumbuh kembang bayi di provinsnya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
“Kita harapkan Kalsel dapat menurunkan angka prevalensi stunting,” ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) pemerintah provinsi (Pemprov) setempat Tahun Anggaran 2023 di Banjarmasin, Senin.
Pemandangan umum Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah dan Sekretarisnya Firman Yusi pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK didampingi Wakilnya Hj Karmila dan hadir Sekdaprov setempat Roy Rizali Anwar.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Fahruro itu, Fraksi PKS mengapresiasi atas capaian usaha penanganan stunting di Kalsel Tahun 2023 yang angka prevalensi mengalami penurunan dibandingkan dengan 2022.
Sebagaimana hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI keluarkan, Kalsel masuk tiga besar tingkat penurunan stunting tertinggi Tahun 2022 bersama Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Pada 2022 penurunan stunting Kalsel (-5,4 persen),. Sumsel (-6,2 persen) dan Kaltara (-5,4 persen. Pada awal 2021 prevalensi stunting di Kalsel 30,0 persen kemudian 2022 turun menjadi 24,6 persen.
“Kita apresiasi dengan masuknya tiga besar percepatan penurunan stunting. Semoga terus menurun,” lanjut wakil rakyat Kalsel dari PKS.
Sementara target Kalsel dalam penanganan stunting hingga 2024 menjadi 14 persen sehingga masalah malnutrisi pada ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak harus segera penyelesaian
“Hal tersebut tentu dengan menggencarkan sosialisasi pencegahan stunting dan menyuplai makanan tambahan bagi anak-anak Banua tercinta, demikian wakil rakyat dari PKS. ant
