BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realisasi belanja negara hingga 30 April 2024 sebesar Rp13,03 triliun atau 34,26 persen dari pagu.
“Capaian realisasi belanja negara ini meningkat 24,63 persen dibandingkan tahun lalu dan realisasi Belanja itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,75 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,28 triliun,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu (29/5).
Hal itu disampaikannya pada media briefing realisasi APBN di Kalsel hingga 30 April 2024 dan kali ini dihadiri Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kalsel.
Menurut Syafriadi, realisasi Belanja Negara positif didominasi oleh pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Modal masih perlu akselerasi.
“Dari realisasi belanja negara sebesar Rp13,03 triliun atau sebesar 34,26 persen itu terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,75 triliun atau 30,72 persen dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp10,28 triliun atau 35,34 persen.
Khusus untuk belanja pegawai, kata Syafriadi, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam
rangka Hari Raya Idul Fitri di bulan sebelumnya.
Untuk belanja modal, katanya, pemerintah terus mendorong
akselerasi belanja modal di periode semester I 2024 ini. Realisasi belanja yang masih perlu diakselerasi adalah Belanja Modal dan Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
(Dekon/TP).
Dia menyebutkan hingga 30 April 2024, realisasi Belanja Modal di Kalsel baru mencapai Rp177,91 miliar atau 15,03 persen dari pagu dan rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024.
Menyinggung realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp10,28 triliun artinya terjadi pertumbuhan 24,49 persen.
Realisasi belanja transper mencapai Rp10,28 triliun meliputi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp6,15 triliun atau 39,70 persen,
dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp2,92 triliun atau 34,30 persen DAK Non Fisik sebesar Rp484,65 miliar atau 20,22 persen.
Kemudian, realisasi Dana Desa (DD) sebesar Rp708,62 miliar atau 48,52 persen, Insentif Fiskal sebesar Rp14,71 miliar atau 9,66 persen.
Realisasi TKD tertinggi di bulan April 2024 ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 39,22 persen. Kinerja penyaluran DAK Fisik 2024 perlu diakselerasi sehubungan dengan
terbitnya juknis penyaluran DAK Fisik 2024.
Sementara itu, pendapatan negara hingga 30 April 2024 terealisasi sebesar Rp6,71 triliun atau 29,01 persen dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhan
