RANTAU,- Kabupaten Tapin kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan, atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi kepada PJ Bupati Tapin M Syarifuddin MPd didampingi Ketua Ketua 2 DPRD Tapin Hj Herny Mustika, bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa, 07 Mei 2024.
Atas penghargaan itu, PJ Bupati Tapin M Syarifuddin menyampaikan, apresiasi atas diberikannya piagam penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian pada LKPD kabupaten TA 2023.
Penghargaan ini berkat kerja keras semua pihak, dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu. Diraihnya piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ini, tentu berkat kerjasama yang solid dan kompak antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Tapin.
“Oleh karena itu dengan piagam WTP yang telah kita terima selama 10 kali berturut- turut, kedepan bersama – sama kita dapat terus mempertahankannya untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberian opini WTP ini sebagai bentuk apresiasi dari badan pemeriksa keuangan keuangan dan pemberian rekomendasi lainnya. Dan dengan kerjasama yang terus solid diharapkan kabupaten Tapin terus mendapatkan opini WTP kedepannya.
Untuk diketahui, sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, untuk Pemerintah Kabupaten Tapin dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kriteria di atas, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapin telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya hingga mendapatkan opini WTP.{[her/mb03]}
