BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno menyampaikan, pemerintah kota setempat harus memprioritaskan penanganan 370 kilometer jalan kompleks perumahan yang belum layak.
“Ini program yang sudah berjalan sejak 2022 agar terus dimaksimalkan untuk mencapai target itu selesai,” tutur Tugiatno di Banjarmasin, Selasa.
Menurut dia, Pemko Banjarmasin harus bisa memaksimalkan anggaran demi terlaksana pembangunan infrastruktur jalan hingga dirasakan semua masyarakat terutama jalan lingkungan di kompleks perumahan.
“Dari informasi pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman kota, dari target itu sudah 60 persen terlaksana, harus dimaksimalkan lagi tahun ini,” ujar Tugiatno.
Tugiatno menegaskan DPRD Banjarmasin mendukung persetujuan anggaran program tersebut, meskipun APBD 2024 banyak ” refocusing” anggaran.
“Ini program harus diutamakan terus berlanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Chandra menyebutkan percepatan penanganan jalan komplek perumahan terus dilakukan pada 2024.
Meskipun, ucap dia, gerakannya tidak sebesar pada 2022 dan 2023, karena terjadi penghematan (refocusing) anggaran pada 2024.
“Tapi terus diupayakan nantinya di APBD perubahan,” ujarnya.
Sebab, kata Chandra, penanganan jalan komplek perumahan dengan cara pengaspalan tersebut baru terlaksana sekitar 60 persen dari total jalan komplek perumahan yang ditarget sepanjang 370 kilometer.
Menurut dia, pada 2022, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp25 miliar, meningkatkan menjadi Rp50 miliar pada 2023.
Diungkapkan Chandra, jalan komplek perumahan yang ditangani berada di sebanyak 110 komplek perumahan.
“Ini jumlah komplek perumahan yang menyerahkan fasilitas umum jalan komplek perumahan ke pemko,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, jumlah komplek perumahan di Kota Banjarmasin ini sebanyak 328 komplek perumahan.
“Jadi perkembangan pemukiman di Kota Banjarmasin cukup tinggi,” paparnya. ant
