TANJUNG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tabalong menggelar rapat kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045.
Rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong Ariyanto, di dampingi Sekretaris Bappeda A.Sujadi, Kepla Statistik Sigit Pornomo dan sejumlah kepala SKPD di lingkup kabupaten.
Kepala Bappedalitbang dalam paparannya menjelaskan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan.
“Pemerintah Kabupaten Tabalong mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJP Nasional. RPJPD untuk masa periode 20 tahun tersebut dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 tahun,” ungkapya di Kabupaten Tabalong, Senin (22/4).
Ia juga mengatakan pihaknya pada hari ini akan menyiapkan dokumen RPJBD secara berjenjang dimulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat.
“Sesuai dengan agenda pada hari ini, kita akan menyiapkan dokumen RPJBD, paling lambat pada Bulan Agustus 2024 untuk pusat dan pada bulan mei 2024 untuk kabupaten Tabalong,” jelasnya.
Masih menurut kepala Bappedalitbang sejumlah isu aktual menjadi titik berat dalam program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tabalong tahun 2025 – 2045.
Adapun ang menjadi prioritas pembangunan pada RKPD Tabalong tahun 2025 meliputi meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,” jelasnya.
Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal, menigkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
“Berbagai bidang infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan publik, akan kembali diselaraskan dengan arah kebijakan RPJPD selama 20 tahun kedepan dan akan menjadi acuan bagi kepala Daerah yang terpilih yang datang,” pungkasnya.yan/rds
