BANJARMASIN – Dalam rangka untuk lebih mempercepat penurunan stunting dan mengatasi masalah gizi buruk, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan pemanfaatan teknologi digitalisasi program gizi dan sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Program 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Banjarmasin.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Nurul Ahdani menegaskan bahwa gizi dan kesehatan remaja putri sebagai calon ibu di masa depan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting.
“Prevalensi stunting nasional berdasarkan studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencapai angka 21,6 persen, dengan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebanyak 5,4 persen dari 30 persen pada tahun 2021 menjadi 24,6 persen pada tahun 2022,” kata Acil Odah, sapaan akrab Hj Raudatul Jannah.
Menurutnya, angka tersebut masih perlu diperhatikan dan diciptakan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Program 1000 HPK sebagai upaya pencegahan stunting dinilai belum menghasilkan hasil yang maksimal.
“Saya kira diperlukan perluasan intervensi hingga 8000 HPK, dengan perhatian khusus pada kelompok 7000 HPK selanjutnya. Apalagi Program 8000 HPK difokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan kelompok usia reproduksi,” ujarnya.
Untuk itu, Acil Odah mengungkapkan melalui program 8000 HPK, remaja putri dan kelompok usia reproduksi perempuan sebagai calon ibu harus didorong untuk memperhatikan gizi dan kesehatannya secara serius.
Hal ini sangat penting untuk menghindari kelahiran anak dengan stunting di masa depan. Namun, hasil surveilans gizi melalui SIGIZITERPADU di Provinsi Kalsel menunjukkan bahwa cakupan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) masih rendah sebesar 55,91 persen dan remaja putri yang terindikasi anemia masih tinggi yaitu sebesar 34,25 persen.
“Pentingnya pencegahan stunting juga menjadi fokus kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam menangani masalah gizi di Indonesia,” ungkapnya.
Acil Odah juga berharap melalui perluasan intervensi hingga 8000 HPK, kiranya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan stunting sehingga target nasional penurunan stunting 14 persen dapat terwujud pada tahun 2024.
Sementara itu, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Ardiansyah menyampaikan tujuan kegiatan meningkatkan pemanfaatan teknologi digitalisasi pada pelaksanaan surveilans gizi dan melakukan sosialisasi 8000 HPK dalam upaya percepatan penurunan stunting.adpim/ani
