BANJARMASIN – Sebagai wujud monitoring dan evaluasi kinerja, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi menggelar Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup pemerintah kota Banjarmasin.
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman beserta seluru Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat se- Kota Banjarmasin masing masing didampingi Sekretaris dan staf terkait.
Terselenggaranya pertemuan tersebut dalam rangka tindaklanjut mengenai rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia terhadap implementasi SAKIP Pemko Banjarmasin.
Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II (Kemenpan RB) Budi Prawira, SE, MM pada pertemuan itu sekaligus juga memberi sedikit arahan dan forum diskusi terbuka bersama para peserta.
Adapun Banjarmasin sendiri berhasil menaikkan nilai SAKIP sebesar 1,53 dari yang semula 71,20 (2022) menjadi 72,73 di tahun 2023 atau berpredikat “BB”.
“Pastikan OPD/SKPD dapat ikut aturan, kita harus paksakan, kalau dia nggak mau berarti secara tidak langsung OPD itu tidak support, inilahyang menjadi tugas bagian organisasi untuk bisa menilai dari segi organisasinya,” terangnya disela-sela kegiatan di G’Sign Hotel Banjarmasin, Sabtu (24/2).
Lebih jelas, Ia menekankan bahwa kekuatan strategis SKPD itu terletak pada Sub Bagian Perencanaan. Oleh sebab itu, meski bukan sebagai pengambil kebijakan, namun, Menurutnya harus ada konsolidasi yang tepat guna menjalankan suatu program SKPD yang baik.
“Selama ini kekuatan kita itu di Kasubag Perencanaan di SKPD, jangan hanya diminta untuk mengusulkan kegiatan sama aggaran, tetapi tidak ada arahan dari Kepala OPD dengan kabid teknis yang ada di lapangan,” ujar Budi.
Menanggapi hal tersebut, Sekdako Ikhsan Budiman pun meminta kepada seluruh SKPD Pemko Banjarmasin agar dapat menyatukan langkah dan kolaborasi untuk mendorong target capaian SAKIP Kota Banjarmasin bisa berpredikat “A” sebagai kado manis di akhir kepemimpinan Ibnu Sina-Arifin.
“Jadi sekali lagi kawan-kawan mohon kiranya ada perhatian kepedulian untuk kita bisa, sepemikiran untuk melakukan perubahan, perbaikan guna peningkatan terutama SAKP kita, sedikit saja lagi nilainya didorong untuk bisa A, jadi kita harap kita dapat menutup pemerintahan Walikota (Ibnu Sina) dengan nilai SAKIP yang bagus,” harapnya.
Senada, H Ibnu Sina menyampaikan terhadap seluruh SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin untuk selalu menanamkan nilai nilai ASN Berakhlak.”Kita tanamkan semangat kolaborasi dan mendorong penerapan nilai-nilai inti ASN berakhlak, seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” kata H Ibnu Sina.
“Saya tegaskan juga pentingnya percepatan dalam mewujudkan program-program strategis kota Banjarmasin, seperti revitalisasi sungai, pembangunan UMKM, dan pelayanan publik yang efisien melalui program Smart City,” tambahnya.
Tak lupa ia mengapresiasi kepada seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin atas berhasilnya menaikkan nilai SAKIP menjadi 72,73. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berusaha keras agar kinerja pemerintah kota Banjarmasin dapat semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya agar semua SKPD dapat bkerja secara serius untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama yang masih memiliki keterlambatan,” tutupnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi, Eka Rahayu menyebutkan bahwa dari 32 SKPD ada 20 SKPD yang telah menyelesaikan pohon kinerja dan melaporkan kemajuan proyek di lingkup pemerintah kota Banjarmasin.
“Kita menyoroti langkah-langkah digitalisasi, dengan penandatanganan perjanjian kinerja secara digital melalui aplikasi “Kayuh Baimbai”, yang saat ini telah dimulai untuk mendukung target-target kinerja yang ditetapkan,” sebutnya.
Ia juga memperhatikan langkah langkah perbaikan sistem kerja, dengan penelanan pada integrasi Manajemen Risiko (MRI) dalam sistem.
“Modul aplikasi “Kayuh Baimbai”, seperti perencanaan yang dikoordinasi oleh Bappeda dan pelaporan kinerja yang dikomandani oleh bagian organisasi, telah berhasil diimplementasikan secara bertahap,” pungkasnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan apresiasi atas Penilaian Kepatuhan Pelayanan Pelayanan Publik dan apresiasi Reformasi Birokrasi (RB), meliputi Kepatuhan Pelayanan Publik, Dinas Sosia (94,18), DPMPTSP (93,36), Disdukcapil (92,06), Puskesmas Kayu Tangi (91,21), Puskesmas Cempaka (87,69) dan Dinas Pendidikan (69,59). Reformasi Birokrasi meliputi Diskominfotik, Bagian PBJ, BPKPAD dan Inspektorat.via/rds
