BANJARMASIN – Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah guna mendorong akses keuangan inklusif pada 19 hingga 20 Februari yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten/ Kota atau yang mewakili dari 13 Kabupatan/Kota di Kalimantan Selatan.
Darmansyah selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Dewan Pengarah/Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kabupaten/ Kota menyampaikan kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan di Kalsel dan pentingnya keberlanjutan TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.
Mengenai realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023 antara lain terdapat 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah dirasakan setidaknya 4.780 debitur dengan penyaluran dana sebanyak Rp. 47 miliar, pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten/Kota, dan satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.
” Saya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut dan mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 sampai 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri,” ujar Darmansyah.
Wahyu Pratomo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan dukungan terhadap TPAKD dan urgensi sinergi semua pihak dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan digitalisasi di Kalimantan Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh Sekda Kabupaten/Kota atau yang mewakili dari seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah, antara lain dengan mereplikasi program K/PMR di semua daerah, membuka tabungan pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD/APBDes/CSR perusahaan.
Dalam rangkaian kegiatan Rakorda, TPAKD juga menerima capacity building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD. Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD.
Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. rds
