BANJARMASIN – Polemik keuangan yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin di Tahun 2024 ini, membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dipangkas. Pasalnya, utang warisan dari proyek di tahun lalu mencapai Rp 300 miliar.
Opsi refocusing anggaran pun bergulir. Mau tak mau opsi ini harus dilakukan, untuk dapat membayarkan utang kepada pihak ketiga ini.
Sebelummya Pemko Banjarmasin, menjanjikan pembayaran utang kepada pihak ketiga, baik kontraktor, konsultan, hingga vendor pada Februari atau Maret 2024. Hal ini menunggu, beberapa proses mekanisme yang harus dilakukan. Utamanya menunggu transfer dana bagi hasil pusat dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF), yang masih tertahan sebanyak Rp 188 miliar.
Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina pun menerangkan, pencairan dana TDF sebesar Rp 188 miliar dari pusat ini, kemungkinan besar baru bisa dilakukan pada awal bulan Maret mendatang. “Tapi meski begitu, kas kita sudah terisi,” ucapnya, Rabu (21/2), seperti dikutip jejakrekam.com.
Dikatakannya, berdasarkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, kas daerah yang dimiliki pemko sudah mencapai Rp 200 miliar. “Tapi masih belum bisa dibayarkan sekarang, karena memang menunggu mekanisme yang ada,” tuturnya.
Saat ini, untuk dapat membayarkan utang. Pemko Banjarmasin harus menuntaskan refocusing anggaran. Dalam prosesnya, refocusing anggaran ini baru selesai direview oleh inspektorat. “Baru nanti kemudian kita sampaikan laporan keuangan kepada BPK RI,” tuturnya.
“Kemudian menyesuaikan di setiap SKPD keuangan kita, baru kemudian di refocusing. Lalu di Perwali-kan nanti di penjabaran APBD,” sambungnya.
“Otomatis karena nanti Perwali-nya akan menyesuaikan di penjabaran, target PAD juga harus kita rasionalisasikan,” ucapnya lagi.
Rasionalisasi target PAD ini nanti dijabarkannya, akan menyesuaikan dari total jumlah keseluruhan belanja, setelah dilakukannya refocusing. “Belanja kita berapa kurangnya, kemudian target PAD harus dirasionalisasikan. Supaya jangan sampai nanti tidak tercapai,” jelasnya.
“Sebenarnya ringkasnya sederhana saja, kita harus tahu berapa pendapatan. Pendapatan sekian belanja ya sekian. Kalaupun ada lebih ya potong belanjanya,” tambahnya.
Terkait kisaran berapa nanti yang akan dipotong, dirinya belum bisa menjelaskan detailnya. “Nanti coba dikaji lagi. Karena ini kan terkait berapa yang harus di refocusing, mungkin Rp 100 miliar-an lah,” tutupnya. jjr
