BANJARBARU – Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel Tahun 2024.
FKP yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kalsel, di Banjarbaru, dibuka Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, Rabu (21/2).
Roy mengatakan dalam forum ini membahas pencapaian pembangunan di berbagai sektor hingga saat ini dan melalui evaluasi pencapaian target pembangunan pada Tahun 2023, Kalsel memperlihatkan beberapa indikator pembangunan daerah dengan grafik yang positif.
Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan grafik positif. IPM Kalsel pada tahun 2023 tercatat di angka 74,66 meningkat 0,66 point dibandingkan tahun sebelumnya.
“Grafik positif juga terlihat pada penurunan persentase penduduk miskin yaitu diangka 4,29 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,61 persen,” kata Roy.
Sedangkan untuk penurunan persentase penduduk miskin, Kalimantan Selatan berada pada peringkat dua secara nasional. Tren positif lain yang perlu dipertahankan dan terus diupayakan peningkatannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu di angka 73,5, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu di angka 71,97, serta tingkat pengangguran Terbuka di angka 4,31 yang lebih baik sebesar 0,43 point dari tahun sebelumnya.
Namun, tantangan kini adalah pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 4,84 persen. Pertumbuhan ekonomi ini terkontraksi sebesar 0,27 dibanding tahun 2022 dan berkontribusi sebesar 15,45 persen terhadap ekonomi Pulau Kalimantan.
Untuk mencapai tujuan utama pembangunan ke depan masih sangat diperlukan transformasi ekonomi, dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Hal itu penting untuk dapat meningkatkan daya saing daerah dan mengakomodasi kebutuhan logistik Kalimantan yang semakin kompleks. Dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2025, masukan dan input dari hadirin sangatlah penting. “Semua satuan kerja harus dapat bersama-sama memberikan kontribusi maksimal untuk pencapaian target RKPD di Tahun 2025,” ungkapnya.
Dengan melakukan evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2025, maka berbagai usulan untuk RKPD Tahun 2025 berupa hasil kajian dan telaahan kegiatan yang sudah dilakukan harus didorong untuk mencapai target.
Hal ini penting, sehingga seluruh satuan kerja dapat bersama-sama memiliki kontribusi maksimal untuk pencapaian target RKPD di Tahun 2025.
“Semoga dengan RKPD Tahun 2025 ini, Kalimantan Selatan dapat terus maju dan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Roy.
Forum Konsultasi Publik RKPD ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, jajaran Kepala SKPD, Kementerian/Lembaga Negara, Swasta, Perbankan, Akademisi, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan. MC Kalsel/tgh/ani
IPM Kalsel ,
