Rakor ini adalah, ingin bagaimana kita bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaanya dikabupaten kotabaru serta bergiliran dikabupaten lainnya.
Ini juga sebagai bentuk silaturahmi yang lebih akrab lagi antar sesama insan BAPPEDA, sehingga dengan kordinasi serta komunikasi bisa lebih terbuka dan lebih lancar.
Dari hasil ini, adalah terkait dengan kemiskinan extrim dan bagaimana kita menuntaskan stunting, agar kegiatan yang lakukan ini benar dan harmonis antara provinsi dan kabupaten kota.
Jadi kami ingin data-data pencapaian yang disebutkan tadi data faktual agar biasa melangkah lagi, lebih fokus agar pementasan kemiskinan, stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif, jelas Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Dr.Ir.Ariadi Noor.
Ditambahkan Angga Priyadi (Perencana Ahli Pertama) Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia se Kalimantan Selatan Tahun 2024 memberikan kesimpulan sebagai berikut, Penyelenggaraan fungsi bappeda dalam perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Keterbatasan SDM acap kali menghambat penyelesaian permasalahan pembangunan yang menuntut selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Permalasalah klasikal tersebut masih menjadi permasalahan yang dirasakan hampir semua daerah, oleh karenanya permasalahan ini perlu disikapi secara serius melalui keterlibatan kita dalam penyusuan Analisa Jabatan (Anjab) dan mendorong badan kepegawaian, dan biro organisasi dalam pemenuhan SDM di lingkup Bappeda khususnya bidang PPM.
Setidaknya ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mnusia. Untuk menunjang penyelesaian tugas tambahan tersebut diperlukan peningkatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui optimalisasi forum komunikasi bidang PPM se Kalimantan Selatan.{[ebet/mb03]}
