Mata Banua Online
Selasa, Januari 13, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemkab Usulkan 900 Formasi untuk CASN

by Mata Banua
11 Januari 2024
in Daerah, Tabalong
0

 

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong mengusulkan 900 formasi untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Jumlah tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yakni untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabalong, H Rusmadi mengatakan, porsi untuk PPPK tahun 2024 ini cukup besar di banding dengan PNS. “Untuk PNS hanya kebagian 90 formasi, sedangkan PPPK 810 formasi,” ujarnya, Kamis (11/1).

Berita Lainnya

Bupati Terima Penghargaan Proklim dari Gubernur Kalsel

Bupati Terima Penghargaan Proklim dari Gubernur Kalsel

13 Januari 2026
G:\2026\Januari\14 Januari 2026\2\2\w.jpg

Bupati Resmikan Gedung Baru Puskesmas Jaro

13 Januari 2026

Ia menyebutkan, jumlah formasi yang di usulkan tersebut merupakan hasil rapat dengan Sekda Tabalong Hj Hamida Munawarah, yang hasilnya mengusulkan 900 formasi untuk CASN Tabalong.

“Itu hasil perhitungan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil verifikasi BPKAD,” bebernya.

Dari 900 formasi yang di usulkan tersebut, pihaknya belum merincikan jabatan apa saja yang di usulkan.

Untuk PPPK, pihaknya akan menyesuaikan pada jabatan dan pendidikan tenaga non-ASN di masing-masing SKPD. “Sedangkan untuk CPNS kami akan menyesuaikan kebutuhan dan usulan SKPD,” ucapnya.

Untuk PPPK sendiri, dari 810 formasi akan mengakomodir tenaga non-ASN yang masuk database BKN.

Rusmadi menilai, jumlah formasi yang di usulkan ini sebenarnya masih kurang dari tenaga yang ada. “Dalam pengadaan pegawai harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, terutama untuk belanja pegawai yang tidak boleh melebihi dari 30 persen nilai APBD,” ucapnya.

Sementara, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN (P3KA) Vera menambahkan, proses pengadaan ASN tahun 2024 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Hasil rapat dengan Menpan-RB dan BKN, pendaftarannya di bagi menjadi tiga periode,” ujarnya.

Ia membeberkan, periode pertama dari bulan April, Mei dan Juni dikhususkan untuk CPNS serta sekolah kedinasan. Sementara di periode kedua (Juli-Agustus-September) dan ketiga (Oktober-November-Desember) untuk formasi PPPK.

Menurutnya, dengan adanya pengadaan ini fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja punya kesempatan ikut seleksi CPNS.

Vera juga mengingatkan untuk non-ASN harus menyiapkan administrasi dengan lebih teliti, karena tingkat ketidaklulusan administrasi masih tinggi.

“Untuk administrasi harus disiapkan dengan teliti dan sebaik mungkin, karena tahapan administrasi dapat di lalui sebab tingkat ketidaklulusannya masih tinggi,” pungkasnya. tal

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper