Kepala Badan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo. (foto:mb/ist)
BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin mengalami defisit anggaran pada 2023. Ini disebabkan selain dana belanja yang besar juga disebabkan capaian PAD yang hanya terealisasi sebesar 53 persen atau sekitar Rp 1,9 trilyun dari estimasi target sebesar Rp 2,6 trilyun.
Hal itu menyebabkan juga pemko memiliki beban utang kepada penyedia jasa sekitar Rp 300 miliar di 17 SKPD.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi keterlambatan pembayaran tersebut.
“Kami mempersiapkan agar dapat melakukan pembayaran secepatnya dengan mengalihkan beberapa anggaran,” kata Ikhsan Budiman yang juga selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banjarmasin.
Selain itu, akan dilakukan pengalihan beberapa agenda pemko seperti kegiatan sosialisasi dan mengurangi perjalanan dinas dll.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, dari sekian SKPD, realisasi pajak dan retribusi tak mencapai target hingga sekitar Rp 200 miliar
Misalnya, PAD rumah makan dan restoran hanya tercapai Rp 91 miliar, PBB hanya Rp 38 miliar, dan Parkir hanya Rp 9 miliar.
“Kami akui ada beberapa target tak bisa 100 persen kecuali hanya PJU yang 100 persen,” katanya.
Dari pengalaman ini, pihaknya berkomitmen ke depan meningkatkan kinerja dengan mengintesifkan pengawasan pada sejumlah wajib pajak unggulan seperti rumah makan, parkir dll.
“Khusus pajak, dalam 2023 juga terjadi miss, dimana alat rekam pajak yang telat datang sehingga penarikan juga tak maksimal di tahun 2023,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap secepatnya mendapatkan transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp 180 miliar, mengingat kondisi kas daerah kosong.
“Kami minta kalau bisa dipercepat pencairannya Karena, ada beberapa daerah seperti Lampung yang bisa dipercepat pencairan di awal tahun,” jelasnya. via
