BANJARMASIN – Merespons tuntutan sejumlah kontraktor dan vendor yang jadi rekanan proyek pemerintah daerah, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina meminta agar bisa bersabar.
“SAAT ini memang ada keterlambatan dari aspek pelaporan maupun transfer dana pusat, sehingga lepas sedikit dari prediksi kita,” ucap Walikota Ibnu Sina kepada awak media usai acara Nuansa Putih di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (4/1).
Dia menyebut angka transfer dana pemerintah pusat sudah masuk mencapai Rp 147 miliar, namun belum juga dikirim oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Kalsel.
Ibnu Sina memastikan semua proyek pemerintah daerah yang telah rampung digarap pihak rekanan akan segera dibayarkan. Hanya saja, saat ini Ibnu Sina menyebut Pemkot Banjarmasinmasih menunggu dalam pekan-pekan ini, untuk transferan dana baik itu dari pusat dan juga provinsi.
“Tidak akan kemana-mana itu, artinya karena itu sudah dikerjakan maka akan dibayarkan,” kata mantan anggota DPRD Kalsel ini. “Apakah nanti yang sifatnya fisik, apakah jasa, dan juga honor-honor kegiatan juga,” lanjutnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini mengatakan telah meminta kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin agar segera mengkonsultasikan masalah tersebut ke Kemendagri.
“Kalau misalnya bisa dilobi sampai dengan Kemenkeu dalam pekan ini. Sisa dana bagi hasil misalnya dan sebagainya, itu bisa di transfer ke daerah secepatnya, dan bisa dibayarkan dalam pekan ini,” jelasnya.
“Tapi kalaunya ada waktu yang diperlukan dalam waktu sekitar setengah bulan atau sebulan. Hal itu juga yang perlu dikomunikasikan,” tandas Ibnu Sina.
Berdasar data dihimpun jejakrekam.com, total pendapatan transfer yang diterima Pemkot Banjarmasin pada APBD 2023 mencapai Rp 1.499.340.573.250 atau Rp 1,4 triliun lebih. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2022 sebesar Rp 1.619.147.356.190 atau Rp 1,6 triliun lebih.
Sumber pendapatan transfer pemerintah kota sebesar Rp 1,4 triliun berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.199.650.608.000 atau Rp 1,1 triliun lebih, terdiri dari dana bagi hasil (DBH) Rp 228.442.681.000, dana alokasi khusus (DAU) Rp 722.322.927.000, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 22.453.192.000, dan dana insentif daerah (DID) Rp 23.139.342.000.
Sementara, pendapatan transfer antar daerah (Pemprov Kalsel) mencapai Rp 299.689.965.250 yang merupakan dana bagi hasil. Sumber pendapatan lainnya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 822.243.500.000 pada APBD tahun 2023. jjr
