Semenjak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021, sistem pembayaran pemerintah mengalami perubahan yang sangat signifikan. KKP menjadi cikal bakal dimulainya tranformasi dalam tata cara pembayaran pemerintah. Lebih jauh mulai diperkenalkan system marketplace dan digital payment sebagai dasar transaksi dan pembayaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Satuan Kerja dan PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga, sebagai dasar hukum pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
Dalam satu kesempatan, mengutip ucapan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ,Google for Indonesia, 2 Desember 2021 “….Transformasi Digital adalah kunci bagi pelaku usaha dan UMKM untuk mengembangkan potensi dan diharapkan berakselerasi saat pemulihan ekonomi di masa Covid-19. Bicara soal UMKM, peranan teknologi digital menjadi sangat penting. Pandemi mentransformasi ekonomi ke ekonomi yang mengandalkan infrastruktur digital, “ Sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan perhatian luar biasa berupa berbagai program pemberdayaan UMKM melalui beberapa regulasi dengan mem
berikan kemudahan, pembiayaan, subsidi, kesempatan dan perlindungan UMKM diantaranya UU Cipta Karya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD), dan tidak kalah penting dikembangkannya teknologi digital berupa Digital Payment Ecosystem dan Sistem Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Bank Himbara.
Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Digital Payment Ecosystem yang telah dibangun berbasis bank (BRI, Mandiri dan BNI) dikembangkan bersama Himbara yaitu Baik user (satker dan vendor) wajib memiliki rekening di Himbara, transaksipun hanya sebatas overbooking. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan digipay tidak maskimal karena bersifat segmentasi.
Menjawab keterbatasan ini pada bulan Maret 2023, mulai diperkenalkan platform baru yang merupakan hasil pengembangan dari Segmened Digipay ke Integrated Digipay yaitu Digipay Satu.
Digipay Satu menggantikan versi digipay sebelumnya yaitu digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri) dan Digipay 009 (BRI). Digipay Satu dirilis secara resmi tanggal 1 Maret 2023 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan secara penuh diimplementasikan mulai tanggal 1 April 2023. Sedangkan versi digipay sebelumnya yaitu digipay002 (BRI), digipay008 (Mandiri) dan Digipay 009 (BRI) secara bersamaan telah dinonaktifkan. Dengan platform baru ini, terdapat banyak kemudahan diantaranya rekening user satker dan vendor yang selama ini harus Himbara, dengan Digipay Satu sudah bebas tidak harus Himbara. Hal lain adanya Interoperabilitas yang memungkinkan transaski antar rekening antar bank, simpilfikasi user dan kemudahan lainnya. Adanya beragam flexibiltas ini termasuk rekening dan transaksi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan Digipay.
Secara nasional transaksi digipay dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Jika dibandingkan waktu pertama kali piloting pada November tahun 2019 hanya 10 satker, 13 vendor dan 165 transaksi senilai Rp250 juta, maka sampai dengan November 2023 yang telah bergabung menjadi 12.945 satker, 7.474 vendor, 52.059 transaksi senilai Rp106,71 milyar. Hasil yang di dapat dari penerapan Digipay Satu tampak dari kedeltaan sebelum dan sesudah penerapan Digipay Satu dari 37.854 transaksi senilai Rp71,927 miliar menjadi 52.059 transaksi senilai Rp106,708 miliar dalam jangka waktu 8 bulan menunjukkan trend kenaikan yang sangat signifikan. Sampai dengan minggu ketiga November 2023 secara nasional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi dalam jumlah transaksi akumulatif dengan 8,745 transaksi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran dan upaya Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam memberikan edukasi dan selalu berkoordinasi dengan stakeholder dan pihak yang terlibat.
Meskipun sudah menunjukkan kinerja yang baik, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara nasional dalam penerapan Digipay Satu masih ditemukan adanya kendala implementasi dari sisi satker, vendor, maupun sisi teknis pengembangan platform. Kendala itu meliputi mindset, literasi, platform, transaksi retur dan biaya. Sebagian satker dan vendor beranggapan masih nyaman dengan pola konvensional, sulit shifting, akibat kurangnya pemahaman tentang digipay, adanya keterbatasan tools untuk mengetahui kebenaran rekening tujuan (beneficiary) yang menyulitkan penyelesaian transaksi retur dan isu biaya penggunaan KKP dalam Digipay Satu berupa Merchant Discount Rate (MDR). Guna menghadapi beberapa kendala tadi telah disusun beberapa strategi efektif akselerasi dan perluasan implementasi Digipay Satu diantaranya adalah internalisasi dan edukasi dengan melibatkan perbankan miitra dengan model dan bentuk edukasi yang sesuai, melakukan koordinasi dengan stakeholder regional(bank, satker, asosiasi penyedia barang/jasa, vendor), mapping satker dan vendor potensial, menentukan target yang disusun dalam cluster dan benchmarking ke satker/vendor yang yang memiliki progres luar biasa.
Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan digipay sebagai upaya memberdayakan UMKM agar lebih bisa bersaing telah disusun rencana pengembangan digipay berupa penguatan regulasi, penguatan kolaborasi perbankan/nonbank agar UMKM binaan bisa onboarding dalam digipay, penguatan kolaborasi PIP dengan memberikan kesempatan debitur UMI menjadi mitra digipay, interkoneksi SAKTI, integrasi Govmart LKPP sebagai upaya perluasan ekosistem, dan interkoneksi portal LNSW, terbaru Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI bersama dengan direktorat di bawah Kementerian Keuangan RI, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga National Single Window (LNSW) membangun portal dashboard data terintegrasi yang disebut National Export Dashboard (NED).
