BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin menyatakan Pemprov Kalsel akan terus mendorong peningkatan indeks keterbukaan informasi publik (KIP) di banua.
Hal itu seperti tertuang dalam sambutan tertulis dibacakan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hj Suparmi pada Rapat Koordinasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur di Banjarbaru, Selasa (12/12).
Paman Birin mengatakan, seiring perkembangan era informasi dan keterbukaan publik, peran Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Adanya UU 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik,” ujar Paman Birin.
Paman Birin sangat bersyukur tren keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang positif.
“Dari angka 68,32 tahun 2021, meningkat menjadi 68,93 tahun 2022 lalu dan pada tahun 2023 sekarang ini meningkat lagi angkanya menjadi 73,48,” paparnya.
Paman Birin berharap, meskipun IKIP di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, tetapi IKIP tersebut masih tergolong sedang dan harus lebih ditingkatkan lagi. “Disinilah peran penting dari PPID kedepannya harus dioptimalkan lagi,” imbuhnya.
Paman Birin berharap, melalui rakor ini mampu membawa suasana berpikir konstruktif dan kaya akan gagasan sehingga hal ini akan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID yang ada di banua.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Dr HM Muslim mengatakan melalui kegiatan rakor ini, Pemprov Kalsel ingin menegaskan komitmen dalam upaya meningkatkan tata kelola PPID, sehingga kedepannya pelayanan informasi publik yang ada sekarang ini jauh lebih terbuka lagi.
“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan dan tentu dengan bahan yang bisa diakses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik kita mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin dimantapkan,” katanya.
Muslim mengakui, meskipun nilai IKIP Provinsi Kalsel terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun masih belum masuk dalam kategori bagus.
Untuk itu, Muslim berharap, para pejabat PPID baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan dapat terus memantapkan lagi pemahamannya, apa saja informasi yang bisa dibuka kepada publik ataupun yang tidak.
“Kita berharap IKIP semakin bagus dan tidak hanya itu, semoga melalui rakor ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel dan juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Rakor turut dihadiri kepala SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/kota dan Direktur BUMD Proviinsi Kalimantan Selatan dan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn dan Samprotunnajah. md/adpim/ani
