BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengajak bupati/walikota se-Kalsel segera mengambil langkah-langkah secara optimal menyerap anggaran tahun 2024.
“Saya berharap bupati/walikota, lembaga/pemerintah segera menyerap anggaran 2024,” ujarnya usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer Alokasi Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada 13 kabupaten/kota se-Kalsel di Gedung KH Idham Chalid di Banjarbaru, Jumat (1/12).
DIPA tahun 2024 yang diserahkan kepada kementerian/lembaga di Kalsel dan TKD kabupaten/kota sebesar Rp37,78 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp6,4 triliun jika dibandingkan tahun 2023 lalu.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di 2024 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja.
Paman Birin berharap dalam memanfaatkan anggaran tersebut harus cepat dan tepat sasaran serta terukur. Terukur artinya tidak menyalahi aturan sehingga menyebabkan pejabat daerah berhadapan dengan hukum.
“Saya berharap dalam penggunaan anggaran tersebut hendaknya menghindari tindak korupsi,” ujarnya seraya berharap pejabat berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi memaparkan perkembangan APBN 2022 di Kalsel sampai 30 Nopember 2023.
Syafriadi mengatakan meskipun menghadapi situasi global saat ini, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan triwulan III-2023 masih tetap menujukkan pertumbuhan sebesar 5,57 Persen (year on year).
“Ditengah gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik, inflasi dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal serta el nino yang kalau dilihat dilapangan pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023 masih tetap menujukkan pertumbuhan,” sebutnya.
Realisasi APBN di Kalsel sampai 30 Nopember 2023 untuk pendapatan negara telah mencapai 106 persen atau Rp19,83 triliun dari pagu.
“Pendapatan untuk tahun ini sudah lebih dari target dan Kantor Pajak, Bea Cukai serta seluruh lini yang ada di Kalimantan Selatan sudah memberikan dukungan kepada kita,” jelasnya.
Sementara itu, belanja negara sampai dengan 30 Nopember 2023 kita ada diangka Rp28,86 triliun atau 89,17 persen yang terdiri dari belanja kementrian lembaga yang ada sebesar 82 persen sementara dari TKD sekitar 91,52 persen yang didominasi oleh DBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Belanja Negara sebesar Rp28,86 triliun atau 89,17 persen dimana Belanja K/L terealisasi sebesar Rp7,19 triliun atau 82,13 persen dan defisit APBN sebesar Rp9,03 triliun.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp21,57 triliun atau 91,52 persen yang didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,11 triliun atau 46,84 persen dari total realisasi TKD.
Syafriadi menyebutkan per tanggal 24 November 2023, realisasi belanja APBN di wilayah Kalimantan Selatan menempati peringkat I Nasional dengan realisasi belanja sebesar 87,67 persen.
Secara rinci, DIPA yang diserahkan yakni untuk Kepolisian Negara RI dengan total pagu Rp1,27 triliun, Kementerian Agama Rp1,56 triliun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp974,28 miliar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rp436,32 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp258,46 miliar dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Rp134,02 miliar.
Pada kesempatan itu, Paman Birin menyerahkan penghargaan kepada kementerian/lembaga atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023.
Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BPK, BPKP dan BKN, sementara itu kategori sedang adalah BNN, BPOM dan Kementerian Pertahanan.
Sedangka kategori besar adalah Kemenkumham, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama.
Kemudian, penghargaan pengelolaan dana desa 2023 terbaik I diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), terbaik II, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan terbaik III Kabupaten Tabalong.
Kinerja pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2023 terbaik I, Kabupaten Barito Kuala (Batola), terbaik II, Kota Banjarbaru dan terbaik Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Untuk penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 terbaik I, KPPN Pelaihari, terbaik II KPPN Banjarmasin dan terbaik III KPPN Tanjung.
Sedangkan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terbaik I, Regional Office BRI Banjarmasin, terbaik II Bank Kalsel dan terbaik III, Bank Syariah Indonesia Regional IX Kalimantan.
Kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. sal/adpim/ani
