BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan hingga 31 Oktober 2023 realisasi belanja APBN di Kalsel mencapai Rp25,85 triliun atau 83,54 persen.
“Belanja APBN hingga 31 Oktober 2023 tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,42 Triliun
atau 73,8 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,43 Triliun atau 87,16 persen,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa (28/11).
Hal itu disampaikannya pada media briefing perkembangan APBN regional Kalimantan Selatan hingga 2023 dan hal itu jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 7,29 persen.
Syafriadi menyebutkan realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar Rp20,43 Triliun atau sebesar 87,16 persen dan secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 6,70 persen.
Kemudian, realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar 92,4 persen, realisasi dana alokasi umum (DAU) sekitar 88,3 persen, realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik 67,8 persen, realisasi DAK Non Fisik 72,7 persen.
Selanjutnya, realisasi Hibah 3,8 persen, realisasi Dana Desa
89,1 persen dan Insentif Fiskal sebesar 61,2 persen, untuk realisasi TKD tertinggi adalah Kabupaten Balangan sebesar 93,73 persen.
Dia menjelaskan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) peringkat pertama dalam penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalsel.
Pada tingkat Nasional, Kalimantan Selatan peringkat ke-22 penyaluran DAK Fisik se-Indonesia berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu.
Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp1,7 Triliun atau baru mencapai 72,67 persen, sedangkan dana desa (DD) sudah terealisasi sebesar Rp1,33 Triliun atau sebesar 89,13 persen.
Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten dengan capai tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan untuk penyaluran Dana Desa dengan realisasi mencapai 98,61 persen.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp19,47 triliun atau sebesar 106,09 persen, tumbuh 19,60 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 19,02 persen.
Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 34,4 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 28,2 persen dan sektor
pengangkutan sebesar 13,6 persen.
Penerimaan negara Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimntan Bagian Selatan sampai 31 Oktober 2023 sebesar Rp5,36 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp399,45 Miliar dan penerimaan lainnya 4,96 Triliun.
Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,48 Triliun atau 111,48 persen dari target, tumbuh 27,25 persen (yoy). ani
