BANJARMASIN – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal itu terungkap dalam sosialisasi peraturan perundangan tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dilaksanakan anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH di Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Senin (20/11)
Dalam paparannya, Karlie Hanafi mengatakan keberadaan bumdes sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, terutama di lingkup kesejahteraan.
“Bumdes adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa,” jelasnya.
Sedangkan peraturan yang mengatur tentang keberadaan Bumdes, lanjut dia, tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes.
“Kemudian, Permen Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bumdes/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes,” tambahnya.
Karlie yang dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar dan saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel juga membeberkan, bumdes sendiri merupakan usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum.
“Pemerintah desa dapat mendirikan bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan bumdes di tetapkan dengan peraturan desa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peran bumdes juga mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu peran terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa.
“Peran bumdes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan asli desa, dan semua itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Batola yang diwakili Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mardla Rijali selaku narasumber mengatakan, keberadaan bumdes dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya dapat memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti yang di atur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 78 ayat 1.
Ia menyebutkan, bumdes mengelola atau menjalankan usaha desa, yaitu jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
Menurutnya, bumdes tidak berdiri secara ekslusif, tetapi didirikan melalui peraturan desa bersama BPD yang dalam pengelolaannya berdiri sendiri namun masih dalam naungan pemerintah desa, karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelolo bumdes masuk dalam PAD desa, dan kemudian dana tersebut disalurkan untuk membangun berbagai fasilitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Bumdes juga diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Mardla Rijali. rds
