KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Dinas terkait menindak lanjuti Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Pemeriksaan Kinerja atas Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Hal tersebut bertujuan untuk mengawal dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan program percepatan penurunan stunting, dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kotabaru.
Kegiatan evaluasi ini, dilakukan untuk menilai realisasi pencapaian kinerja percepatan penurunan stunting sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja.
Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM mengungkapkan, agar semua data terkait Stunting dapat segera terlengkapi. Harapannya kegiatan percepatan penurunan Stunting ini dapat segera terlaksana di masing-masing SKPD sesuai Kinerja atas percepatan penurunan prevalensi stunting.
Acara dihadiri langsung dari tim BPK RI perwakilan Kalimantan selatan. Firdyanti Syamtiningrum ketua tim penanggungjawab pemeriksa daerah, didampingi Arif Arkanuddin sebagai wakil ketua penanggungjawab pemeriksa daerah percepatan penurunan prevalensi Stunting tahun anggaran 2022/2023, pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait lainnya.
Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Arif Arkanuddin selaku Wakil Penanggung Jawab menjelaskan, apakah pemerintah daerah, telah memiliki komitmen dan menyusun peraturan/kebijakan percepatan penurunan stunting prevalensi stunting secara memadai.”Peraturan/kebijakan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/monev percepatan penurunan prevalensi stunting,”Jelas BPK Prov Kalsel
Selain itu, juga mengharapkan, agar Kabupaten Kotabaru segera mendapatkan data penurunan stunting.
Turut hadir dalam kegiatan evaluasi tersebut diantaranya terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, BAPPEDA, BPKAD dan DPPPAPKB. (ebet/mb03)
