KOTABARU-Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru (BPS) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Inflasi dan Statistik harga Kabupaten Kotabaru di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
“Di sini kita melihat perlu keterlibatan semua pihak, karena kondisi angka inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” kata sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad d Kotabaru.
Said Akhmad mengatakan, bahwa bulan September 2023 terjadi inflasi 0,34 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 122,97.
Untuk itu, melalui FGD dapat menjadi momentum yang tepat, untuk menyamakan persepsi di antara semua stakeholder yang ada dalam meningkatkan literasi sebagai isu prioritas yang harus ditangani mengenai angka inflasi dan strategi penanganan inflasi di Kabupaten Kotabaru.
Dalam Forum Group Discussion ini, BPS langsung menghadirkan narasumber dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotabaru melalui Diskoperindag Hardani, dan dari BPS Provinsi Kalsel Yuriadi Ilmi, serta BPS Kota Banjarmasin Pratiwi Agustiana.
Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, H Said Akhmad, FGD juga dihadiri oleh Ketua BPS Kotabaru, Kepala SKPD dan instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
“Dengan FGD dan materi dari beberapa narasumber hari ini, secara tidak langsung juga merupakan bentuk komunikasi publik kita agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang di tengah inflasi yang tidak stabil,” ucap Said Akhmad
Ia juga berpesan, kepada TPID agar selalu aktif dan konsisten dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengintensifkan jaring pengaman sosial.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, Widhi Pranowo, mengatakan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kotabaru antara lain beras, bayam, cabai rawit, bensin dan udang basah.
“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yakni makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,04 persen, adapun kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen,” kata Widhi.
Ia menyebutkan, untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen, transportasi sebesar 0,42 persen dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,47 persen.
“Harapannya semua unsur pemerintah harus selalu serius dan kompak melaksanakan strategi penanganan inflasi, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dan daya beli mampu menjangkau harga di pasar,” demikian Widhi Pranowo/{{an/mb03]}
