BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengungkapkan diperlukan pejabat yang setia, jujur dan cakap dalam bekerja membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
“Saya kira kesetiaan, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja sangat diperlukan untuk saat ini dan ke depan, karena masih banyak persoalan daerah yang perlu dituntaskan,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (20/10).
Hal itu diungkapkan Paman Birin usai melantik sebanyak 252 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Dalam kegiatan itu, Paman Birin juga mengukuhkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalsel, H Zulkipli beserta para pejabat administrator dan pengawas lainnya.
Menurut Paman Birin, pelantikan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengisi beberapa posisi eselon III (administrator) yang pensiun, sejak pelantikan terakhir di bulan Maret 2023.
“Adanya pejabat yang purnatugas serta perubahan nomenklatur dan dua hal inilah yang mendasari pelantikan dan pengukuhan pejabat pada hari ini,” kata Paman Birin.
Pelantikan dan pengukuhan ini untuk mengisi kekosongan jabatan, mempercepat pencapaian target-target pembangunan, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
Paman Birin juga berpesan agar para pejabat tidak ketinggalan dalam beradaptasi dengan model pemerintahan berbasis elektronik.
“Para pejabat yang berkualitas, berdaya saing, sejatinya mereka itulah yang tampil ke permukaan,” ujar Paman Birin.
Pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kalsel yang dilantik dan dikukuhkan tersebut terdiri dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta Kepala Tata Usaha (KATAS) SMA.
Pelantikan itu antara lain dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala SKPD Lingkup Pemprov Kalsel serta Tuan Guru KH Wildan Salman yang memimpin doa usai rangkaian pelantikan.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah mengakui adanya pelantikan pejabat struktural ini untuk mengisi sejumlah pejabat administrator yang kosong akibat yang bersangkutan pensiun.
Untuk mengisi kekosongan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kalsel itu, kata Dinansyah, sehingga diperlukan mutasi atau promosi pejabat. adp/ani
