JAKARTA – Mimpi pemerintah untuk swasembada beras tampaknya masih jauh panggang dari api. Impor beras di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru mengucur deras.
Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi disebut telah setujui kuota impor beras hingga 1,5 juta ton pada akhir 2023. “Pak Presiden ingin nambah 1,5 juta ton importasi, izin sudah siap, RIPH [rekomendasi impor produk hortikultura] sudah, impor sudah, tinggal percepatan bidding oleh Bulog,” ujar Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian belum lama ini.
Izin tambahan kuota impor beras itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti koordinasi Kementerian/Lembaga yang cepat.
Adapun sumber impor beras tersbut, kata Arief paling besar masih mengandalkan Vietnam dan Thailand. Kendati demikian, Arief menekankan bahwa impor beras tambahan ini dilakukan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat pemenuhan stok beras dalam negeri.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa luas panen padi pada 2023 diperkirakan sekitar 10,20 juta hektare.
Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektare atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 10,45 juta hektare.
Menurunnya luas panen itu kemudian berpengaruh kepada produksi padi pada 2023 yang diperkirakan sebesar 53,63 juta ton GKG atau turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 54,75 juta ton GKG.
Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk juga diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. bisn/mb06
