Rabu, Juli 2, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemerintah Bahas Lagi Pembatasan Pertalite

by matabanua
24 September 2023
in Ekonomi & Bisnis
0

 

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal kembali membahas dan me­matangkan rencana pengaturan penjualan BBM Pertal menyusul tren harga minyak dunia yang mulai merangkak naik.

Artikel Lainnya

D:\2025\Juli 2025\2 Juli 2025\7\7\hal 7 - 2 klm (KIRI).jpg

Trio Motor Kumpulkan Komunitas Pecinta Honda

1 Juli 2025
D:\2025\Juli 2025\2 Juli 2025\7\7\master 7.jpg

Beras SPHP Mulai Digelontorkan

1 Juli 2025
Load More

Pemerintah ingin agar Pertalite hanya dikonsumei oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga tepat sasaran.

“Kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Bu Menkeu (Sri Mulyani) dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir). Kita bahas, kita matangkan,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif di Badung, Bali.

Untuk diketahui, Pertalite bukan merupakan BBM bersubsidi seperti Solar dan Minyak Tanah. Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022, Pertalite masuk jenis BBM khusus penugasan atau JBKP.

Namun, pemerintah menyiapkan dana kompensasi bagi Pertamina untuk menebus pembayaran bila terjadi kenaikan harga minyak dunia. Itu sebabnya. dibandingkan BBM non subsidi lain, harga Pertalite dapat dijaga oleh Pertamina yang saat ini diperta­hankan di level Rp 10 ribu per liter.

Arifin menyampaikan, harga minyak dunia saat ini kembali naik ke level 93-94 dolar AS per barel. Tingginya harga minyak dunia tentu akan dirasakan masyarakat umum sebagai pengguna karena penyesuaian harga BBM.

Alhasil, kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina juga bisa bertambah sebab pemerintah juga tak ingin BUMN merugi. Adapun BBM non subsidi lainnya, seperti Pertamax cs bisa mengalami perubahan setiap bulannya sesuai tren minyak dunia.

“Itulah dampaknya. Sekarag kan belum diatur, yang harus pakai Pertamax siapa sih? Pertalite siapa sih? Masak duitnya banyak boleh pakai Pertalite? Tidak fair dong. Jadi itu juga kita lihat lagi,” ujar dia.

Selain itu, Arifin menyebut, jenis kendaraan juga bisa menjadi tolok ukur. Tentu saja, kendaraan yang masuk kategori semestinya dilarang menggunakan Pertalite atau BBM subsidi lainnya.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembatasan Pe­r­talite itu akan direalisasikan. Kebijakan tersebut juga erat kaitannya dengan Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pen­distribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang tak kunjung usai.

Ia pun tak ingin berandai-andai soal apakah dampak kenaikan harga minyak dunia saat ini akan ber­pengaruh besar terhadap keuangan negara. Arifin mengatakan, peme­rintah akan terus menghitung pengaruh tren harga minyak dunia terhadap harga BBM di dalam negeri. “Nanti dihitung saja, misal satu dolar (kenaikan) berapa dampaknya ke Pertalite, lalu ke Solar dan Minyak tanah, LPG,” katanya. rep/mb06

 

ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA