BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan HM Rosehan Noor Bachri merespons rencana Pemko Banjarmasin menggandeng Pemprov Kalsel, dalam menggolkan pembangunan Jembatan Sungai (Sei) Bilu-Sei Jingah pada 2024 nanti.
“Seperti komitmen yang kami nyatakan sebelumnya bahwa 8 anggota DPRD Kalsel lintas fraksi dari dapil Banjarmasin siap mengawal rencana pembangunan Jembatan Sei Bilu-Sei Jingah,” kata Rosehan Noor Bachri kepada jejakrekam.com, Kamis (14/9).
Untuk diketahui, selain Rosehan, ada 7 anggota DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019 dari dapil Kalsel 1 (Banjarmasin) yakni Hj Karmila Muhidin (Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi PAN) bersama Rachmah Norlias, HM Lutfi Saifuddin (Gerindra), Suripno Sumas (PKB), Hj Dewi Damayanti Said (Golkar), Haryanto yang kini digantikan oleh Fahruri dari PKS, dan Habib Ahmad Bahasyim dari Partai Demokrat.
“Jika polanya nanti berbentuk dana sharing antara Pemkot Banjarmasin dan Pemprov Kalsel tentu lebih baik. Terpenting agar asa warga Sungai Jingah dan Sungai Bilu, Pengambangan, Melayu dan lainnya itu segera terwujud. Sebab, jembatan ini nantinya akan bisa menghubungkan kawasan Banjarmasin Utara dengan Banjarmasin Timur dan Tengah,” tutur mantan Wakil Gubernur Kalsel ini.
Rosehan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel ini mengatakan untuk proses pembangan jembatan sudah dikuatkan dengan hasil review dokumen rinci rancang bangun (DED) dan studi kelayakan oleh konsultan perencana.
Kemudian, menurut Rosehan, titik koordinat atau lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Sei Bilu-Sei Jingah yang membentang di atas Sungai Martapura.
“Bagi kami sebagai warga Banjarmasin, jelas ada kemajuan dari rencana lawas itu bisa terwujud. Itu terpenting! Lebih baik mana warga di kedua bibir Sungai Martapura ini bisa silaturahmi dihubungkan dengan jembatan dibandingkan harus bakunyung (berenang),” kata Rosehan dengan nada sindiran.
Mengenai anggaran atau pembiayaan, Rosehan mengatakan dirinya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel akan siap optimal mengawal hal itu. Termasuk, berkoordinasi dengan dinas teknis, seperti Dinas PUPR Provinsi Kalsel dalam menggolkan rencana itu.
“Saya yakin pihak pemerintah kota khususnya Dinas PUPR Kota Banjarmasin sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel. Kami mengucapkan dan mengapresiasi jika rencana pembangunan Jembatan Sei Bilu-Sei Jingah itu terwujud kepada Paman Birin (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) dan Walikota Ibnu Sina,” kata Rosehan.
Dalam waktu dekat ini, Rosehan menjanjikan segera mengundang Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan serta instansi terkait membahas soal kelanjutan rencana pembangunan Jembatan Sei Jingah tersebut.
“Apakah nanti model jembatan gantung seperti Jembatan Antasan Bromo atau lebih besar sehingga bisa dilewati mobil bukan hanya motor, yang penting terbangun dulu,” tandas Rosehan.
Sekadar diketahui, dalam rancang bangun jembatan diestimasi biaya konstruksi jembatan utama menelan dana Rp 96 miliar. Sementara, untuk dana pembebasan lahan baik di sisi Sungai Jingah maupun Sungai Bilu-Melayu dibutuhkan dana mencapai Rp 35 miliar hingga Rp 50 miliar.
Sebab, luas lahan atau persil yang dibutuhkan mencapai 14.276 meter persegi. Rinciannya, 4.510 meter persegi di kawasan Sungai Bilu-Melayu dan 9.766 meter persegi di Sungai Jingah. jjr
