BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel.
Dalam rapat ini, komisi III dan dinas PUPR membahas beberapa program prioritas Pemrov Kalsel, salah satunya pembuatan Jembatan Pulau Laut.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengatakan, PUPR Provinsi Kalsel telah menyampaikan 11 program prioritas, salah satunya pembangunan Jembatan Pulau laut. Program tersebut hingga saat ini belum ada persetujuan dari pusat.
“Terkait Pulau Laut, di perencanaan tahun 2023 APBD belum masuk, karena harus ada lampu hijau dari Kementerian PUPR,” ujarnya di Rumah Banjar, Senin (4/9) siang.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut nantinya bukan cuma sekedar menghubungkan Pulau Laut yang menjadi tempat ibu kota Kotabaru, melainkan bisa membuka keterisolasian serta memajukan perekonomian di wilayah pesisir dan timur Kalsel.
Ia menyebutkan, pihak PUPR segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pusat, guna percepatan program prioritas tersebut.
“Hari ini PUPR segera bertolak ke Jakarta untuk membicarakan Jembatan Pulau Laut tersebut, dan semoga ada hasilnya,” harap Sahrujani.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bentang utamanya sekitar 700 meter mulai dilaksanakan sejak periode pertama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin (2005-2010), dengan meletakkan tiang pancang di Pulau Laut Kotabaru dan Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu. rds
