BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan realisasi penyerapan APBN di Kalsel hingga 31 Juli 2023 mencapai Rp17,08 triliun atau sekitar 54m34 persen dari pagu.
“Dari realisasi penyerapan APBN di Kalsel sebesar Rp17,08 triliun itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun dan belanja TKD sebesar Rp12,86 triliun,” ujarnya pada media briefing Realisasi APBN di Banjarmasin, Rabu (23/8).
Menurut Syafriadi, apabila dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 21,68 persen yang disebabkan oleh peningkatan belanja barang untuk keperluan
persiapan Pemilu dan juga pembayaran atas Dana Bagi Hasil yang telah dilakukan untuk wilayah Kalsel.
“Kami berharap realisasi yang meningkat tersebut diharapkan menjadi stimulus ekonomi di wilayah Kalsel sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah ini,” katanya.
Adapun realisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang kurang mampu sampai dengan 31 Juli 2023 di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp374,53 miliar yang diterima oleh 683.417 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menyinggung kinerja APBD wilayah Kalsel dari sisi penerimaan daerah hingga 31 Juli 2023 paling besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp13,13 triliun dari total
pendapatan Rp16,97 triliun atau sekitar 77,34 persen.
Syafriadi menjelaskan pendapatan transfer yang diterima oleh Pemda di Kalsel dan telah disalurkan hingga Juli 2023 paling besar berasal dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp5,68 triliun dan Dana alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,28 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga Juli 2023 telah mencapai Rp3,80 triliun atau sebesar 22,43 persen dari total pendapatan daerah.
Realisasi PAD sebesar 54,20 persen dari target ini ini paling besar disumbang oleh pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan 27,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena kenaikan pajak kendaraan bermotor, BBNKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Terkait pendapatan negara hingga Juli 2023, Syafriadi menyebutkan mencapai Rp14,55 triliun dari target sebesar Rp17,71 triliun atau sekitar 82,17 persen dari target. Pendapatan negara tumbuh 32,99 persen sedangkan Belanja negara tumbuh 30,53 persen.
Namun demikian, katanya, realisasi belanja modal masih rendah yaitu 33,28 persen dari target. Kontribusi terbesar dari pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 33,07 persen. Untuk Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), terealisasi sebesar Rp0,17 triliun yang terdiri dari PPh Impor sebesar Rp0,03 triliun dan PPN Impor sebesar Rp0,14 triliun.
Hal tersebut menggambarkan masih terjadi peningkatan kegiatan perekonomian di Kalsel sampai bulan ini. Selanjutnya pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 31,86 persen.
Hal tersebut disebabkan peningkatan penerimaan PNBP dari penerimaan satker BLU sebesar 451,24 persen. Peningkatan ini karena ada penambahan satker BLU di Kalimantan Selatan yaitu Poltekkes Banjarmasin.ani
