Oleh : Nor’alimah, S.Pd (Pendidik)
Sebanyak enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak. Para korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala. Sementara itu menurut data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen. (Kompas.com, 30/07/2023)
Pengamat pertanian dari Universitas Papua, Dr. Mulyadi, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi lebih dini permasalahan kelaparan yang berulang, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan seperti di pegunungan Papua Tengah. Dia menegaskan, pengiriman bantuan pangan oleh pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah tersebut. (Kompas.com, 02/08/2023)
Menurut dia, pemerintah perlu memikirkan solusi yang sifatnya jangka Panjang. Seperti melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan. Ia juga mengatakan pemerintah terlalu berfokus pada menyelesaikan masalah dengan solusi sementara, yakni pengiriman bantuan untuk mengatasi kelaparan. Padahal, menurut Mulyadi, yang harus ditangani adalah akar masalah kelaparan tersebut.
Miris, kelaparan yang terjadi di Papua sampai menghilangkan nyawa. Bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Padahal, Papua merupakan daerah yang kaya SDA. Namun, rakyatnya tidak bisa menikmati SDA di wilayahnya. SDA yang melimpah tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang
Distribusi bantuan bahan makanan kepada warga pun lambat disebabkan daerah tersebut hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Distrik Sinak. Cara lainnya adalah dengan menggunkan pesawat. Namun, pihak penyalur bantuan mengaku kesulitan mendapatkan layanan penerbangan lantaran faktor ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kasus kematian di Papua, menggambarkan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah Papua. Meski Indonesia telah merdeka sejak lama.
Faktor cuaca justru dijadikan kambing hitam yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Papua. Padahal tanah Papua kaya akan SDA. Juga bukan sekadar soal sulitnya medan penyaluran bantuan. Sebaliknya, justru ada faktor abainya penguasa selama ini untuk berupaya keras mencukupi kebutuhan rakyatnya. Termasuk antisipasi terhadap perubahan cuaca maupun potensi bencana alam lainnya. Problem yang terjadi di Papua yang kompleks, sehingga tidak cukup penanggulangannya sekedar penyaluran bantuan makanan.
Penerapan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat bisa membahayakan rakyat. Dalam hal ini sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis menghendaki agar negara tidak ikut campur dalam hal kepemilikan apapun, termasuk kekayaan alam.
Tugas negara hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator). Yang memuluskan para pemilik modal menguasai SDA yang sebenarnya milik rakyat. Privatisasi sumber daya alam menyebabkan kemiskinan sistemik. Buktinya nasib rakyat negeri ini khususnya warga Papua semakin terpuruk. Kapitalisasi SDA dan berbagai bentuk pelayanan rakyat oleh pihak swasta telah mengakibatkan kesenjangan yang besar antara rakyat dan pemilik modal.
Di sisi lain politik demokrasi yang mahal, meniscayakan para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah. Persoalan Papua akan selesai jika rakyatnya hidup dalam naungan Islam.
Negara Islam akan menerapkan konsep kepemilikan dengan tepat. Sumber daya alam yang memiliki hasil yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum. Harta ini haram dikuasai individu atau korporasi. Negaralah yang mengelola harta tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
Melalui sistem ekonomi dan politik Islam, negara akan mendistribusikan hasil pengeloalan sumber daya alam di semua wilayah. Tanpa melihat potensi ekonomi di wilayahnya. Hasil pengelolaannya didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan termasuk kebutuhan pokok lainnya.
Negara akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan. Termasuk ketika terjadi kekeringan dengan berbagai sebabnya. Sehingga sektor pertanian akan sangat diperhatikan.
Negara akan menghitung kebutuhan pangan nasional, dan memetakan daerah yang potensial untuk wilayah pertanian. Menunjang kebutuhan-kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri terkait. Seperti industri pupuk, alat-alat pertanian dan sejenisnya. Mendistribusikan hasil pangan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah. Dengan demikian seluruh rakyat bisa hidup sejahtera, tak terkecuali Papua.
