BANJARBARU – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menyebutkan realiasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp13,95 triliun atau 44,40 persen dari pagu.
“Realisasi belanja APBN itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun dan belanja TKD sebesar Rp10,35
triliun,” ujarnya pada media briefing APBN di Kanwil DJKN Kalselteng di Banjarbaru, Jumat (28/7).
Media briefing tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Kusumawardhani, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Tarmizi dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Ronny Rosfyandi.
Menurut Syafriadi, belanja APBN di Kalsel hingga Juni 2023 tersebut berasal dari 532 Satuan Kerja (Satker) dan telah menyerap Rp3,61 triliun.
Pada sisi belanja negara, Syafriadi menjelaskan untuk kinerja belanja pegawai pada 267 satker sampai dengan periode bulan Juni 2023 adalah sebesar 52,05 persen atau Rp1,87 triliun.
Dia mengatakan, capaian ini mengalami peningkatan realisasi
Rp192,49 miliar atau 11,47 persen dibanding tahun lalu dan peningkatan realisasi belanja pegawai ini terutama kontribusi dari peningkatan realisasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp933,95 miliar (naik Rp91,17 miliar atau 10,82 persen yoy).
Selain itu, belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri Rp572,41 miliar (naik Rp56,57 miliar atau 10,97 persen yoy), dan peningkatan realisasi pembayaran tunjangan kinerja tahun 2023 sebesar Rp271,47 miliar (naik Rp30,49 miliar atau 12,65 persen yoy).
Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp94,21 miliar (naik 274,91 persen yoy), belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp177,80 miliar (naik 36,92 persen yoy), belanja jasa (sewa
kendaraan, gedung, photocopy dan lainnya) sebesar Rp136,77 miliar (naik 23,13 persen yoy).
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda sebesar Rp25,15 miliar (naik 91,81 persen), dan belanja
pemeliharaan Rp194,59 miliar (naik 5,71 persen yoy).
Peningkatan realisasi belanja barang terutama sangat
dipengaruhi oleh belanja untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024 pada lingkungan satker KPU dan Bawaslu.
Adapun realisasi belanja modal pada 2021 satker sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp382,42 miliar atau 28,01 persen dan capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp35,85 miliar atau 8,57 persen dibanding tahun 2022.
Penurunan kinerja terutama dikontribusikan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp212,73 miliar (menurun Rp74,35 miliar atau 25,90 persen yoy) dan belanja modal gedung dan bangunan Rp52,31 miliar (menurun Rp39,29 miliar atau 42,89 persen yoy).
Sementara itu, pendapatan negara di Kalsel meningkat signifikan sehingga optimis mampu mencapai target dan sampai 30 Juni 2023 untuk sektor pendapatan negara tercatat Rp12,89 triliun dari target Rp17,71 triliun atau 72,81 persen.
Kontribusi terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang signifikan yaitu sebesar 40,29 persen. ani
