BANJARBARU – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan realiasi belanja APBN di Kalsel hingga 30 Juni 2023 lambat, padahal pendapatan daerah meningkat.
“Realisasi Pendapatan Daerah di Kalsel hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp12,16 triliun atau 40 persen atau meningkat 18,11 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, tetapi belanja daerah baru Rp10,10 triliun atau 31,91 persen,” ujarnya pada media briefing APBN di Kalsel hingga 30 Juni 2023, di Banjarbaru, Jumat (28/7).
Menurut Syafriadi, kinerja pendapatan di Kalsel tersebut paling besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp9,51 triliun atau 78,24 persen dari total pendapatan.
Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda di Kalsel dan telah disalurkan paling besar berasal dari Dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp4,39 triliun dan dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp3,74 triliun.
Kemudian, pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi sebesar Rp2,63 triliun atau 21,64 persen dari total pendapatan daerah.
Realisasi PAD paling besar disumbang oleh pajak daerah dengan porsi sebesar 37,45 persen. PAD mengalami kontraksi 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena penurunan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak reklame dan pajak rokok.
Terkait belanja, Syafriadi menyebutkan realisasi belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja transfer dengan
realisasi sebesar 53,85 persen disusul urutan kedua ada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 32,92 persen.
Belanja modal hingga Juni 2023 ini baru terealisasi 15,70 persen dari pagu, namun demikian capaian ini lebih tinggi 62,07 persen dari tahun lalu. Belanja Tidak Terduga menunjukkan penurunan yang cukup besar yaitu hingga 69,48 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Rendahnya realisasi belanja daerah juga disebabkan realisasi belanja modal baru mencapai 15,70 persen, hal itu disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan
proses lelang dan rekanan belum mengajukan tagihan.
Syafriadi mengatakan, diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong realisasi Belanja pada APBD Kalsel karena penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Ada hal menggembirakan, kata Syafriadi, penyaluran TKD Kalsel, khususnya Dana Desa menduduki peringkat lima dan DAK Fisik peringkat 12 secara nasional.
Realisasi penyaluran TKD sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp10,35 triliun atau 44,68 persen meliputi DBH sebesar Rp4,38 triliun atau 42,67 persen, mengalami peningkatan 145,76 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Karena DBH PPh, SDA Minerba dan SDA Perikanan telah salur sampai dengan triwulan II untuk semua Pemda dan DAU sebesar Rp3,74 triliun atau 47,80 persen mengalami peningkatan 1,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan pagu alokasi DAU yang lebih besar dibandingkan tahun lalu.
DAK Fisik sebesar Rp154,73 miliar atau 13,52 persen, mengalami peningkatan 53,05 persen dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan beberapa Pemda telah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran diantaranya dengan mengajukan penyaluran untuk semua bidang yang diampu.
DAK Non Fisik sebesar Rp1,17 triliun atau 50,07 persen, mengalami peningkatan 26,22 persen dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan beberapa jenis DAK Nonfisik mendapatkan pagu alokasi yang lebih besar dari tahun lalu, salah satunya dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Dana Desa sebesar Rp838,73 miliar atau 58,31 persen, mengalami peningkatan 4,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dana Desa tahap II telah salur pada 1.199 Desa, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu Dana Desa tahap II telah salur pada 1.124 Desa.
Peningkatan ini disebabkan oleh percepatan penyerapan dana oleh desa terutama desa Mandiri yang telah salur tahap II sebanyak 46 desa. Insentif Fiskal sebesar Rp57,79 miliar atau 143,08 persen, mengalami peningkatan 43,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Khusus kinerja realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan daerah dengan tingkat realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dengan realisasi sebesar 35,53 persen dari pagu.
Penyaluran Dana Desa pada 1.863 desa telah mencapai Rp838,73 miliar atau 58,31 persen dengan rincian BLT Rp113,95 miliar dan Non BLT Rp724,78 miliar. ani
