JAKARTA – Tokoh-tokoh senior Partai Golkar meminta DPP menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Hal tersebut disampaikan salah satu tokoh senior Golkar Lawrence TP Siburian dalam forum Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (12/7).
Pada forum tersebut, turut hadir belasan tokoh senior Golkar, termasuk anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam.
“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri, dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” katanya.
Lawrence mengungkapkan beberapa alasan munaslub dapat digelar untuk mengganti Airlangga, di antaranya faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei.
“Bisa saja turun lagi di bawah itu, jadi partai gurem. Kami semua tidak menginginkan itu. Kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua dewan pembina, pakar, dewan kehormatan, penasihat, dan ormas pendiri,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung ambisi politik Airlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai capres sangat tidak realistis, seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Airlangga dalam berbagai survei terakhir.
Menurutnya, Airlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar pada 2020 lalu untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Ia menambahkan, Airlangga selama menjabat hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang dekatnya, dan kondisi ini kurang baik bagi organisasi Golkar.
“Sejak semula Pak Airlangga jadi menteri merangkap Ketum Golkar. Saya sampaikan ke beliau sebaiknya pilih salah satu saja, apakah menteri atau ketum partai. Karena karakter menteri dan ketum partai berbeda,” ungkapnya.
Ia juga mengklaim sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD I dan DPD II untuk mempersiapkan rencana munaslub ini. “Hanya semua masih diam. Jadi itu kami sampaikan” katanya.
Pada kesempatan itu, anggota Dewan Pakar DPP Partai Golka Ridwan Hisjam menilai, munaslub dapat di gelar apabila Airlangga tak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar 2019 lalu, yang memberikan amanat kepada Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024.
Menurutnya, bila kondisi ini terjadi, sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai. Ia juga menegaskan proses munaslub bukan barang haram di Partai Golkar.
“Jadi Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” katanya.
Terpisah, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai juga turut mendesak di gelar munaslub sebagai momentum mengevaluasi kerja Airlangga. Baginya, Airlangga tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.
“Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek, yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” katanya.
Ia juga menilai, munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga, karena dikhawatirkan pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar saat ini sedang baik-baik saja, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” ujarnya.
Mengacu pada Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, syarat munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi.
Jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar, berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan jumlahnya cukup, DPP Golkar wajib menggelar munaslub.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan, desakan para senior Golkar untuk segera menggelar forum munaslub keliru dan mengada-ada.
Ia mengklaim, kondisi di internal Golkar mulai dari struktur tingkat bawah hingga pusat kini kondusif dan solid. Menurutnya, semua kader Golkar tetap satu di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Sehingga kalau ada oknum beberapa orang kader, ya itu adalah yang sangat keliru,” katanya, Rabu (12/7).
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus sempat menegaskan partainya masih solid mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang.
Ia menilai rencana menggelar munaslub sangat jauh, karena partainya saat ini sedang fokus mempersiapkan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Kalau kita bicara munaslub saya pikir jauh banget. Kita saat ini sudah fokus bagaimana pilpres, pileg, pilkada. Pilkada aja kita sisihkan nanti setelah pileg dengan pilpres. Bagaimana kita bicara munaslub, nggak masuk akal kan,” katanya, Selasa (11/4). Web
